Tulangbawang Barat (Lentera SL): Puluhan guru honorer Katagori 2 (K2) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), mendatangi kantor bupati Tubaba, Kamis (21/2) sekitar pukul 13.45 Wib.
Para guru honorer tersebut mempertanyakan komitmen pemerintah daerah untuk memperhatikan nasibnya yang tidak pernah tersentuh selama bertahan-tahun.
Perwakilan guru honorer Nita mengatakan, total guru honorer se-Kabupaten Tubaba kurang lebih 148 orang, dengan kondisi yang memprihatinkan.“Kami mewakili 148 guru honorer K2 di Tubaba. Kami kesini untuk menemui Bupati Tubaba, mempertanyakan komitmen beliau untuk memikirkan nasib kami yang sudah bertahun-tahun tidak diperhatikan oleh pemerintah.\” Kata Nita, Kamis (21/2).
Ditambahkan Dian, bahwa saat ini ada program perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah pusat. \”Kenapa Kabupaten Tubaba tidak ikut program PPPK itu?, setidaknya kami diperhatikan nasibnya, kami sudah bertahun-tahun mengabdi bahkan kami telah meningkatkan status pendidikan menjadi S1 agar kami ini dapat memenuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah,\” terang Dian.
Selain itu Tariyamah Guru SDN 01 Terang Bumi Agung juga mengungkapkan, bahwa gaji yang terima para guru honorer K2 jauh dari layak. \”Gaji kami hanya Rp.200 ribu sampai Rp.300 ribu per bulan dan itu kami terima per triwulan sesuai pencairan dana BOS sekolah. Untuk itu kami mempertanyakan peran pemerintah daerah terhadap orang-orang yang telah mengabdi seperti kami. Kami hanya ingin pemerintah ikut mewujudkan program pemerintah pusat melalui PPPK, tetapi alasan BKD Tubaba tadi, tidak ada anggarannya,\” ujar Tariyamah
Tariyamah menambahkan, Pemerintah Daerah Tubaba tidak adil. Sebab Pemda Tubaba mengatakan tidak ada anggaran untuk menggaji tenaga PPPK, disisi lain Pemda juga telah membuat program Tubaba Cerdas dan Guru Penggerak yang menghabiskan anggaran miliar rupiah setiap tahun.
\”Sebelum kami ke kantor bupati ini, kami sudah ke BKD dan kami mendapat penjelasan bahwa untuk pelaksanaan program perekrutan tenaga PPPK Tubaba tidak ada anggaran untuk menggaji nya. Kami merasa ini tidak adil, dan Pemda Tubaba tidak ada komitmen memperjuangkan honorer K2, kami juga mayoritas sarjana. Mereka bilang tidak ada anggaran, tetapi Tubaba cerdas dan guru penggerak bisa mereka rekrut dan digaji, kami harus bertemu bupati,\” pungkasnya
Selain itu, ditambahkan Putriyani, bahwa aksi ngluruk kantor Bupati Tubaba tersebut sebagai bentuk kekecewaan yang dinilai tidak memihak pada guru honorer K2 yang telah berjasa selama puluhan tahun.
\”Memang kalau untuk mengikuti jalur umum, usia kami sudah lewat dari batas usia standar, tatapi dengan program seperti PPPK ini kami menanamkan harapan besar untuk kesejahteraan keluarga kami, untuk itu kami ingin sampaikan aspirasi kami langsung ke bupati Tubaba sebagai bentuk kekecewaan kami,\” ujar Putriyani.
Pantauan wartawan, sejumlah guru honorer yang mendatangi kantor bupati Tubaba tidak berhasil bertemu dengan bupati ataupun perwakilan pemerintah daerah, dan rombongan akan kembali mendatangi kantor bupati pada Senin mendatang.(Arie)
