oleh

Soal Validasi Data Miskin, Dinsos Tubaba: Belum Dianggarkan

Tulangbawang Barat (Netizenku): Validasi data warga fakir dan miskin di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) terbentur dana. Pasalnya, untuk validasi tersebut, Dinas Sosial kabupaten setempat membutuhkan anggaran sekitar Rp350 juta.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulangbawang Barat Rasidi mengatakan, validasi data tersebut untuk mendukung program Kementerian Sosial yakni program Sistem Informasi Kesejahtaraan Sosial General Next (SIKS-NG). Data ini nantinya berbasis online yang memuat data fakir, miskin kabupaten/kota se-Indonesia.

Baca Juga  Nol Pasien Covid-19, Tubaba Kembali ke Zona Hijau

\”Karena belum dianggarkan di APBD 2018, kami akan minta ke pimpinan untuk dianggaran di APBD Perubahan senilai Rp350 juta. Sebab, alokasi dana untuk Dinsos Tubaba tahun ini sangat minim,\” kata dia, kepada netizenku.com, Jumat (16/3).

Keuntungan basis data SIKS-NG tersebut, nantinya berguna menjadi database bagi pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat baik itu berbentuk program PKH, Rastra, KIS, dan bantuan sosial lainnya.

Baca Juga  Pelanggar Prokes Saat Operasi Yustisi Tak Kenakan Masker

\”Ketika ada penduduk fakir atau miskin yang pindah tempat tinggal, atau meninggal dunia berdasarkan laporan kepala tiyuh setempat, nantinya data langsung kita rubah, sehingga data tersebut tetap valid, sebab ini basis data terpadu,\” terangnya.

Untuk melakukan pendataan tersebut, Dinas Sosial akan melakukan kerjasama dengan pihak aparatur tiyuh di sembilan kecamatan di kabupaten setempat dengan menjadikannya sebagai pekerja sosial masyarakat (PSN) dengan sebelumnya dilatih terlebih dahulu.

Baca Juga  Umar Ahmad Resmikan Balai Wartawan Prof Bagir Manan

Digandengnya aparatur tiyuh tersebut untuk menekan biaya sehingga dapat menggunakan anggaran yang seminim mungkin dengan hasil yang maksimal. \”Data jumlah keluarga fakir dan miskin di kabupaten ini mencapai 16860 jiwa,\” terangnya, seraya menjelaskan bahwa data tersebut masih belum valid karena laporan aparatur tiyuh ke pemkab selama ini tidak berdasarkan by name, by address, hanya laporan tertulis.(Arie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *