Lampung Timur (Netizenku.com):
Kejaksaan Negeri Sukadana Kabupaten Lampung Timur menindaklanjuti laporan dari LSM TEGAR terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang digunakan dalam pelatihan jurnalistik Kepala Desa (Kades) di Lamtim, beberapa waktu lalu.
Saat ini, Kejari setempat telah memasuki tahap pengumpulan data bukti-bukti dari LSM TEGAR.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana, Syahrir Harahap SH, MH mengatakan, sat ini pihaknya sedang mengumpulkan dan menggali data-data laporan terkait persoalan pelatihan jurnalistik Kades tersebut.
\”Dalam pengumpulan data yang kita lakukan tersebut sampai saat ini masih berjalan, termasuk bukti biaya yang dipergunakan pada pihak penyedia tempat kegiatan yang ada di Bandarlampung,\” ujar dia, Rabu (25/7).
Yang jelas, kata dia, dalam menangani dugaan permasalahan tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. \”Kami juga sudah pernah melakukan pemanggilan kepada pihak dinas terkait, untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait dengan persoalan tersebut,\” ungkapnya.
Pada pemberitaan sebelumnya, Dana Desa (DD) yang sejatinya diperuntukan pembangunan di tingkat desa, diduga disalahgunakan oleh salah satu oknum kepala Dinas di Lampung Timur.
Hal ini bermula dari ramainya pemberitaan di sejumlah media online beberapa waktu lalu terkait Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lampung Timur yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dana desa dengan dalil pelatihan jurnalistik kepala desa (kades) sekabupaten Lamtim beberapa waktu lalu di Hotel Horison Bandar Lampung.
Pelatihan jurnalistik untuk kepala desa ini sendiri terkesan dipaksakan, pasalnya kegiatan tersebut tak tampak ada kaitannya dengan upaya memajukan pemerintahan di tingkat desa.
Melihat kondisi inilah akhirnya Lebaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tegakkan Aspirasi Rakyat (TEGAR) Lampung Timur melaporkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lamtim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana pada Senin 21 Mei 2018 yang lalu.
Ketua LSM TEGAR Lamtim Azhari Nisar mengatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan hal yang kurang tepat, dengan membebankan biaya dari dana desa. Biaya dana pelatihan tersebut dibebankan melalui dana desa yang ada di 264 desa yang ada di kabupaten Lampung Timur.
\”Kalau dari investigasi yang kami lakukan, setiap desa dipungut dana sebesar Rp2.910.000 untuk pelaksanaan pelatihan jurnalis desa di hotel Horison Bandarlampung tersebut. Bagaimana mungkin, dana desa dipergunakan untuk pelatihan jurnalis bagi kepala desa, yang kami anggap bukan hal yang penting dan tidak masuk dalam aturan penggunaan dana desa,\” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada Kejaksaan Negeri Sukadana dapat segera memanggil dan memeriksan Kepala BPMPD Lamtim terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang ada di Lamtim.
(Nainggolan)
