Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua Tim Pansus Pembahasan money politic DPRD Lampung, Mingrum Gumay, angkat bicara terkait putusan sidang Gakkumdu yang menyatakan bahwa pasangan calon (paslon) Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik) tidak terbukti money politic secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) pada Pilgub Lampung 27 Juni lalu.
Menurut Mingrum, hal ini sudah ia prediksi sebelumnya, dan pembentukan Pansus, menurutnya, merupakan langkah yang tepat untuk mengungkap kejahatan demokrasi tersebut.
\”Dibilang kecewa ya kecewa, tetapi ini sudah kita prediksi, makanya DPRD Lampung membentuk pansus money politic,\” ujarnya, kepada Netizenku.com, Kamis (19/7) petang.
Dirinya juga menilai, Bawaslu tidak objektif dan tidak profesional. Sebab, kata dia, praktik money politics yang sudah menjamur di Lampung, hanya dibiarkan begitu saja, tanpa ada tindakan apa lagi penangkapan oleh lembaga pengawas.
\”Dengan anggaran yang besar, seharusnya sesuai dong dengan kinerja. Jangan hanya mengandalkan laporan, tetapi tidak ada tindakan. Tugas lembaga pengawasan itu kan mengawasi, bukan hanya menerima laporan,\” ucap dia.
Untuk itu, dalam waktu dekat, dirinya selaku Ketua Pansus akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan, seperti Kapolda, Kajati dan Bawaslu.
Terpisah, Kuasa hukum Paslon 1, Ahmad Handoko menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung tidak amanah dalam menjalankan UU Pilkada. Selain itu, keputusan sidang money politics terstruktur, sistematis dan masif (TSM) juga diduga tidak berkiblat pada kebenaran, alias cenderung berpihak terhadap paslon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik).
Ia juga mencurigai adanya akal-akalan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung atas putusan sidang yang memenangkan paslon nomor urut tiga Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim.
“Ada uang ada amplop dan orang yang bicara kalau ini untuk nomor tiga, tapi katanya yang diberi tidak ada. Menurut saya ini sudah akal-akalan, jadi wajar kalau ada orang yang curiga. Ada apa keputusan bisa seperti ini. Seharusnya para komisioner Bawaslu paham aturan hukum, teori pembuktian seperti apa dan memahami permasalahannya sehingga bisa mencerna dan menjawab,” kata Ahmad Handoko, Kamis (19/7).
Lembaga penyelenggara pemilu ini boleh menolak argument dari paslon nomor urut satu melalui pertimbangan yuridis yang baik dan benar. “Masa semua alasannya karena terlapor tidak ada. Kemudian paslon nomor urut tiga tidak terbukti melakukan politik uang. Tetapi ada orang yang membagi-bagikan uang untuk paslon nomor urut tiga. Terus kepentingannya apa orang itu. Masa iya memakai uang sendiri supaya orang menjadi gubernur, kan tidak masuk akal. Melalui dua alat bukti sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa,” ungkapnya. (Red)
