Sidang DKPP, Khoir: Bawaslu berwenang membatalkan putusan KPU

Redaksi

Senin, 8 Maret 2021 - 20:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah (kanan) bersama Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar (kiri) saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Sekretariat Bawaslu setempat, Senin (8/3). Foto: Netizenku.com

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah (kanan) bersama Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar (kiri) saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Sekretariat Bawaslu setempat, Senin (8/3). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 69-PKE-DKPP/II/2021, Senin (8/3) pukul 09.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh Aryanto Yusuf dan Rakhmat Husein Darma Cane. Keduanya mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu Fatikhatul Khoiriyah, Iskardo P. Panggar, Adek Asy’ari, Muhammad Teguh, Hermansyah, Tamri, dan Karno Ahmad Satarya.

Para Teradu diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait Putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 karena dinilai tidak mempertimbangkan kesaksian, bukti dan fakta yang disampaikan oleh Termohon serta cenderung memihak kepada Pemohon dan mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, para Teradu juga diduga telah melangkahi kedaulatan rakyat karena memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 3, Eva Dwiana-Deddy Amarullah.

Baca Juga  Rekom Gerindra di Pilwakot Bandarlampung Hanya Soal Teknis

Dalil di atas pun dibantah oleh para Teradu. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah (Teradu I) menegaskan bahwa pihaknya sangat mempertimbangkan keterangan semua pihak yang telah diklarifikasi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020.

Tak hanya itu, Khoir juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan Bawaslu RI sebelum mengeluarkan putusan tersebut.

\”Kami dua kali berkonsultasi dengan Bawaslu RI. Pertama, saat baru menerima laporan dan yang kedua kami berkonsultasi dengan membawa berkas-berkas pemeriksaan ke Jakarta pada 5 Januari 2021,\” jelas dia.

\”Kami sangat sadar bahwa apa pun putusannya, kami pasti akan dilaporkan ke DKPP,\” imbuhnya.

Untuk diketahui, laporan yang teregistrasi Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 ini dibuat oleh Yopi Hendra dengan terlapor Calon Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 3, Eva Dwiana. Dalam laporannya, Yopi menduga Eva telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Baca Juga  KPU Bandarlampung Tetapkan Zona APK Baliho dan Spanduk

Dalam laporan ini, pelanggaran TSM yang diduga dilakukan oleh Eva Dwiana adalah bantuan beras bagi rakyat miskin yang terdampak Covid-19 dan bantuan untuk kelompok ibu PKK.

Dalam sidang ini terungkap bahwa Eva Dwiana merupakan istri dari Wali Kota Bandarlampung, Herman HN.

Berdasar keterangan para saksi, kata Khoir, pembagian beras ini disertai dengan ajakan untuk memilih Eva Dwiana saat Pilkada 2020. Terlebih, sebelum mendaftar secara resmi, Eva Dwiana telah mendeklarasikan dirinya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Bandarlampung.

\”Putusan ini kami keluarkan tanpa mengaburkan keterangan saksi dari Terlapor,\” ujar Khoir.

Baca Juga  Besok, KPU Umumkan DPT Pilwakot Bandarlampung di Kelurahan

Ia menambahkan, saksi-saksi yang dihadirkan Eva Dwiana pun merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari Lurah, Camat hingga Kepala Dinas. Padahal seharusnya, para ASN yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini berstatus sebagai Pihak Terkait, bukan saksi.

\”Namun mereka semua menjadi Saksi yang dihadirkan Terlapor,\” jelas Khoir.

Terkait pembatalan Eva Dwiana-Deddy Amarullah sebagai paslon yang berkontestasi dalam Pilkada Kota Bandarlampung Tahun 2020, Khoir menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi memang berwenang untuk membatalkan keputusan KPU.

Sidang ini dipimpin oleh Anggota DKPP Dr Alfitra Salamm yang bertindak sebagai Ketua Majelis. Ia didampingi oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Lampung yang menjadi Anggota Majelis, yaitu Sholihin (unsur Masyarakat) dan Muhammad Tio Aliansyah (unsur KPU). (Josua)

Berita Terkait

Menakar Politis Gen Z: Antara Idealism Tren dan Pragmatisme
Sirekap Dinilai Berpotensi Salah Baca Data, Penta Peturun: Saksi Harus Jeli
Jaringan Rakyat Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Besok, Mahfud MD ke Lampung
Dikunjungi Atiqoh, Relawan Wanita Tani Komitmen Dukung Ganjar-Mahfud
Atikoh Ganjar Bakal Syukuran Bareng Wanita Tani di Pringsewu
LDS Delegasikan Anggota dalam Konsolidasi Nasional Pemantau Pemilu
Pernyataan Sikap atas Disinformasi dan Pembingkaian Berita “Kaum Muda Bincang Demokrasi”

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 17:49 WIB

Gubernur Lampung Resmikan RSH Kota Metro

Sabtu, 24 Februari 2024 - 16:49 WIB

Bangkit Haryo Utomo Buka Safari Dongeng Kota Metro

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:57 WIB

PKS Metro Antar Lima Anggotanya ke Kursi Legislatif

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:50 WIB

Wakil Walikota Metro Dukung Kelurahan Sesuai Kebutuhan

Minggu, 11 Februari 2024 - 12:52 WIB

Usai Salat Subuh, Walikota Metro Sapa Pasien RSUD Ahmad Yani

Jumat, 27 Oktober 2023 - 18:37 WIB

Presiden Tinjau Sarana Prasarana SMKN 3 Metro

Senin, 18 September 2023 - 22:50 WIB

UTD PMI Kota Metro Pastikan Stok Darah Cukup

Selasa, 22 Agustus 2023 - 22:58 WIB

Literasi Masuk Raperda Usul Inisiatif Kota Metro

Berita Terbaru

Lampung

Pemprov Lampung Bakal Tebar 525.000 Benih Ikan Endemik

Senin, 4 Mar 2024 - 16:02 WIB

Rayon PMII ketika mengabadikan momen disela-sela perhelatan RTAR. Foto: Kiriman WA Dimas.

Edukasi

PMII Rayon Pertanian Gelar RTAR

Senin, 4 Mar 2024 - 01:10 WIB

Pesawaran

Dendi Tinjau Kondisi Tanggul Jebol di Desa Bunut

Minggu, 3 Mar 2024 - 18:54 WIB