Satpol PP Pemkot Antisipasi Kebocoran Informasi Razia Prokes

Redaksi

Senin, 5 April 2021 - 21:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Satpol PP Pemkot Bandarlampung, Suhardi Syamsi. Foto: Netizenku.com

Kepala Satpol PP Pemkot Bandarlampung, Suhardi Syamsi. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Bandarlampung berupaya mencegah bocornya informasi razia protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat hiburan.

Bocornya informasi razia protokol kesehatan yang kerap terjadi sempat disinggung Kepala Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, dalam apel akbar Tim Satgas di Sekretariat BPBD Kota setempat, Rabu 31 Maret 2021.

Bahkan pada saat itu, Kapolresta Bandarlampung Kombes Yan Budi Jaya berjanji akan mengusut dugaan bocornya informasi razia tersebut.

Kepala Satpol PP Pemkot Bandarlampung, Suhardi Syamsi, menjelaskan Tim Patroli Satgas Covid-19 terdiri dari berbagai instansi.

Di antaranya TNI/Polri, Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, Bagian Hukum, Diskominfo.

\”Sehingga tidak mungkin juga kita bisa mendeteksi tapi kemudian yang bisa kita lakukan adalah antisipasi,\” kata Suhardi.

Upaya antisipasi bocornya informasi razia protokol kesehatan, khususnya di instansi yang dia pimpin, dilakukan dengan memberitahukan giat penertiban secara mendadak.

Baca Juga  Pengukuhan Guru Besar Unila Hasbi Hasan Berlangsung di Tengah Wabah Omicron

\”Setiap ada pergerakan tim untuk melakukan penertiban, sifatnya kita buat dadakan, informasinya dadakan,\” ujar dia.

Selain itu, Suhardi juga membangun kesadaran jajaran Satpol PP dengan menekankan bahwa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah kewajiban setiap orang.

\”Sikap Pol PP jelas, ini sudah kewajiban untuk membackup penuh pemerintah daerah,\” kata dia.

Baca Juga  Bahayakan Pengguna Jalan, Satpol PP Tertibkan Gepeng

Sejak pemerintah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional non alam pada 14 Maret 2020, setiap dinas atau instansi berkewajiban membackup secara penuh dalam hal pelaksanaan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

\”Apapun yang menjadi perintah pimpinan tentunya harus kita laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,\” pungkas dia. (Josua)

Berita Terkait

Peringati HPN, PWI Lampung Ingatkan Jaga Kondusifitas
Balam Targetkan Sabet Predikat KLA Tingkat Utama
Resmi, Dapid dan Pina Nahkodai PMII Bandarlampung
Forkom PUSPA Lampung Sosialisasikan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus
Rudi Antoni Pimpin Pengprov FPTI Lampung Periode 2023-2008
Diskusi FJPI Lampung-Korban Talangsari 1989 Kuras Emosi
Libur Panjang Tiba! Siswa Balam Mulai Menikmati
Jelang Nataru 2024, PLN UID Lampung Siagakan Petugas dan Keandalan Pasokan Listrik

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 15:00 WIB

Gubernur Arinal Ajak TPID Bersatu Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:38 WIB

Pemprov Lampung Proyeksikan Penambahan Irigasi Hingga 73 Ribu Hektare

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:31 WIB

Ketika Kalteng Berguru Pertanian pada Lampung

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:00 WIB

Kemantapan Jalan Lampung Capai 78,68 Persen pada 2023

Minggu, 18 Februari 2024 - 20:09 WIB

Gubernur Turun Tangan, Tak Sudi Warga dan Petani Jadi Korban

Minggu, 18 Februari 2024 - 20:01 WIB

Stok Beras Bulog Lampung Aman Hingga Idulfitri

Minggu, 18 Februari 2024 - 19:59 WIB

Aman, Ketersediaan Beras di Pasar Tradisional Lampung Terjaga

Minggu, 18 Februari 2024 - 19:54 WIB

Hampir 11 Ribu Ton Subsidi Jagung LN Disalurkan Ke Peternak Unggas

Berita Terbaru

Lampung Barat

Bambang Kusmanto Kantongi Suara Terbanyak Dapil Lambar 1

Rabu, 21 Feb 2024 - 13:21 WIB

Gambar hanya ilustrasi.

Celoteh

Maestro Diplomasi Meja Makan

Selasa, 20 Feb 2024 - 22:39 WIB