Bandar Lampung (Netizenku.com): Penjabat (Pj.) Gubernur Lampung, Dr. Drs. Samsudin S.H., M.H., M.Pd. didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin bersama Kepala Daerah, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Lampung, Pimpinan Kemenkeu SATU Lampung, dan Pimpinan Instansi Vertikal menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 secara digital di Aula Mahan Agung, Jumat (20/12/2024). Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD secara digital ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dan transisi pemerintahan baru.
Pada awal acara, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin, melaporkan Kinerja APBN Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 menunjukkan kinerja positif. Secara umum, Pendapatan Negara semakin menguat di akhir tahun, sementara Belanja Negara terus tumbuh secara akseleratif.
Tercatat hingga 13 Desember 2024, realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp10,67 Triliun, tercapai 93,63% dari target, tumbuh 14,87% (yoy). Dari sisi Belanja Negara, terealisasi Rp31,48 Triliun, mencapai 93,76% dari pagu, dan tumbuh 12,73% (yoy). Sementara itu, Defisit APBN di Provinsi Lampung sebesar Rp20,80 Triliun, atau melebar 11,16% (yoy). Defisit ini menandakan bahwa APBN bekerja keras secara ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Lampung di tengah tekanan mengancam perekonomian global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya Dody menyampaikan bahwa APBN Tahun Anggaran 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dengan semangat berkeinginan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika global dan nasional. Desain APBN 2025 disusun guna mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045 serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya.
Pj. Gubernur Lampung, Dr. Drs. Samsudin S.H., M.H., M.Pd dalam kata sambutannya dengan mengutip perkataan Presiden Prabowo bahwa upaya pembangunan nasional dan transformasi menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas tahun 2045 terus diakselerasi dan dikawal keberlanjutannya.
Samsudin juga menerangkan, kebijakan APBN 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Samsudin merinci bahwa pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung harus menjadi prioritas, terlebih pada upaya penurunan angka kemiskinan dan angka prevalensi stunting, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, mendukung program ketahanan pangan, optimalisasi Dana Desa, dan pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran.
Selanjutnya Samsudin menyampaikan pesan kepada Bupati/Walikota dan Pj. Bupati/Walikota agar dokumen DIPA dan TKD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 segera diserahkan kepada masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran. Pj. Gubernur juga mengingatkan bahwa anggaran APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan profesional, akuntabel dalam arti terhindar dari korupsi, dan kolaboratif mendukung kebijakan/program pemerintah pusat sehingga mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Penandatanganan Pakta Integritas antara Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, dan Satuan Kerja di Provinsi Lampung turut menjadi rangkaian acara hari ini sebagai bentuk komitmen dan semangat bersama mewujudkan pengelolaan APBN yang transparan, prudent, dan akuntabel serta bebas dari tindak korupsi, suap, maupun gratifikasi.(*)
