oleh

Pengusaha Tak Setor Pajak, Eva Dwiana: lebih galak dari tim!

Bandarlampung (Netizenku.com): Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengimbau Wajib Pungut atau pengusaha rumah makan di Kota Tapis Berseri untuk taat aturan dengan menyetorkan pajak yang telah dipungut dari konsumen.

Wali Kota mengatakan pengenaan pajak restoran dan rumah makan ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bandarlampung.

“Itu sudah dijelaskan, pajak dan retribusi daerah ketentuannya sudah ada. Pajak setahun dua tahun enggak bayar, sudah itu tapping box tidak dilakukan,” kata Eva Dwiana kepada awak media di Gedung Tapis lingkungan Pemkot setempat, Rabu (9/6).

Baca Juga  BBPOM Musnahkan 130.308 Kemasan Obat dan Makanan Ilegal

Baca Juga: Pemkot Tutup Sementara Bakso Sony dan Geprek Bensu

Perda 1/2011 kemudian diperbaharui
menjadi Perda Nomor 12 Tahun 2017. Dalam regulasi itu disebutkan, pajak restoran dan rumah makan dipungut 10 persen dari jumlah tagihan yang dibayarkan konsumen kepada pemilik usaha.

Pajak yang telah dikumpulkan pengusaha selaku Wajib Pungut harus disetorkan ke Pemerintah Kota Bandarlampung setiap bulannya.

Sementara penggunaan tapping box diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E-Billing).

Setiap transaksi yang dilakukan lewat tapping box terkoneksi secara online ke server yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung.

Baca Juga  Puskamsikam: tapping box bentuk pencegahan kebocoran pajak oleh KPK

Baca Juga: Pemkot Laporkan Pengusaha Tak Pakai Tapping Box ke KPK RI

“Jadi ini kita datang langsung kita tutup, tidak. Tapi ini banyak peringatan bahkan kadang-kadang lebih galak daripada tim,” tegas Eva Dwiana.

Pemerintah Kota Bandarlampung membentuk Tim Pengendalian Pemeriksaan Pengawasan Pajak Daerah untuk menegur dan melakukan pengawasan kepada Wajib Pungut.

Baca Juga  Diduga Sarang Narkoba, Rumah Warga Kedaton Digerebek

Tim terdiri dari Inspektorat Bandarlampung, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, Kejaksaan Negeri Kota Bandarlampung, Polresta Bandarlampung, dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandarlampung, Satpol PP Kota Bandarlampung.

“Untuk pencabutan izin kita lihat saja nanti. Tapi Bunda yakin wajib pajak masih peduli dengan daerahnya. Karena dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung,” kata Eva Dwiana.

“Sekali lagi Wajib Pajak mohon bantuannya dan kebersamaannya, kita adalah bagian dari Kota Bandarlampung,” tutup dia. (Josua)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *