Pemprov Optimistis e-Planing dan e-Budgeting Bisa Diterapkan Tahun 2019

Redaksi

Selasa, 3 Juli 2018 - 15:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Hamartoni Ahadis berharap, perencanaan secara online pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ) yang disebut e-planning dan e-budgeting yang sudah mulai diterapkan di Provinsi Lampung tahun 2019.

\”Kita berharap di 2019, seluruhnya sudah terintergrasi e-planing dan e-budgeting, sehingga perencanaan di masing-masing daerah sudah menerapkannya,\” ujar Hamartoni dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018, di Hotel Horison, Selasa (3/7).

Hamartoni menuturkan, pada tahun 2018, Provinsi Lampung mendapat pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Bidang Pencegahan termasuk dalam haI Pengadaan Barang dan Jasa. \”Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kemandirian organisasi pengadaan barang dan jasa baik dalam kelembagaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia,\” katanya.

\"\"

Ia sangat berharap, agenda rakor ini dapat meningkatkan pengetahuan terkait regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, untuk mewujudkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah sebagai pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga  Hati-hati! Jelang Mudik, Baru 8 Bus yang Laik Jalan

\”Rakor ini juga dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan pemahaman berbagai kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa, penguatan struktur kelembagaan, pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa,\” ujar Hamartoni.

UKPJB juga diharapkan dapat menjadi wadah berdiskusi dan bertukar pengalaman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dihadapi di masing-masing institusi. \”Nantinya kegiatan ini dapat meningkatkan keterpaduan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih akuntabel dan transparan,\” katanya.

Hamartoni mengatakan pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia (RI), telah melakukan berbagai upaya perbaikan regulasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Di antaranya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh perubahannya. Sebagai lanjutan dari reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Baca Juga  DPRD Provinsi Gelar Paripurna Bahas Kinerja Pemerintah di 2017

\”Terkait dengan hal itu, Pemprov Lampung telah membentuk Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017. Pembentukan itu dengan maksud untuk meningkatkan kinerja di bidang pengadaan barang dan jasa yang memberikan pelayanan kepada seluruh organisasi perangkat daerah se-Provinsi Lampung dan sampai dengan bulan Juni telah menyelesaikan lelang 461 paket dengan pagu anggaran Rp1,6 triliun,\” ujarnya.

Hamartoni berpesan kepada peserta Rakor, agar dapat mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya dan berperan aktif dalam diskusi terkait dengan regulasi dan berbagai persoalan pengadaan barang/jasa yang dihadapi selama ini.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI, Tatang Rustandar Wiraatmadja mengatakan, pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Baca Juga  BI-Bappeda Sinergi Perkuat Hilirisasi Sektor Unggulan

\”Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah serta pembangunan berkelanjutan,\” ujarnya.

Tatang menuturkan sesuai dengan arahan Presiden, untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurut Tatang, ada 12 peraturan baru dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, di antaranya tujuan pengadaan, pekerjaan terintegrasi dan perencanaan pengadaan. \”Pada tujuan pengadaan barang haruslah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia,\” katanya.

Dalam bentuk kelembagaan UKPBJ Provinsi, Tatang menyebutkan Lampung adalah Provinsi selain DKI Jakarta yang UKPBJ nya berebentuk Badan. \”Selain Lampung dan Jakarta, Provinsi lainnya UKPBJ berentuk Biro, Bagian, Kantor/Balai, UPT dan Ad hoc,\” ujarnya. (Aby)

Berita Terkait

Salat Idulfitri Perdana sebagai Gubernur, Mirza Akan Tunaikan Salat Ied di Lapangan Enggal
ILS-BAZNAS Lampung Salurkan Kado Ramadan untuk Kader dan Pasien TBC
Bank Lampung Butuh Satu Orang Ini
Purnama Wulan Sari Mirza Terpilih Jadi Ketua PMI Lampung
Berbagi Bahagia Bersama BRI Group, RO Bandarlampung Salurkan 1.680 Paket Sembako
BPJS Kesehatan Komitmen Akses Layanan JKN Tetap Buka Selama Libur Lebaran
KPU Lampung: Uji Publik Calon Pengganti PSU Pesawaran Berlangsung Hanya Sampai Besok!
Pasar Murah Jelang Idul Fitri, PLN UID Lampung Siapkan 1000 Paket Sembako

Berita Terkait

Kamis, 3 April 2025 - 14:19 WIB

Menerka Arah Media Massa, Mau Untung Malah Buntung

Selasa, 1 April 2025 - 12:37 WIB

Belajar Menambal Kredibilitas dari The New York Times

Senin, 31 Maret 2025 - 20:48 WIB

Obrolan Wartawan di Sela Ketupat Lebaran

Minggu, 30 Maret 2025 - 17:53 WIB

Wartawan, Storyteller yang Bukan Pengarang Bebas

Jumat, 28 Maret 2025 - 22:47 WIB

Kita Pernah Punya Wartawan Jihad, Kapan Ada Lagi?

Rabu, 26 Maret 2025 - 22:34 WIB

Tak Perlu Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Membuat Kicep

Senin, 24 Maret 2025 - 05:01 WIB

Kebohongan Resmi dan Keterangan Palsu

Rabu, 19 Maret 2025 - 14:27 WIB

Jurnalis dan Macan dalam Kandang

Berita Terbaru

(Ilustrasi: ist)

Celoteh

Menerka Arah Media Massa, Mau Untung Malah Buntung

Kamis, 3 Apr 2025 - 14:19 WIB

Buku The New York Times karya Ignatius Haryanto. (foto: koleksi pribadi)

Celoteh

Belajar Menambal Kredibilitas dari The New York Times

Selasa, 1 Apr 2025 - 12:37 WIB

Ketupat (foto: ist)

Celoteh

Obrolan Wartawan di Sela Ketupat Lebaran

Senin, 31 Mar 2025 - 20:48 WIB

Ilustrasi buku jurnalisme sastrawi. (foto: dok pribadi)

Celoteh

Wartawan, Storyteller yang Bukan Pengarang Bebas

Minggu, 30 Mar 2025 - 17:53 WIB