oleh

Pemprov Lampung Minta Kabupaten/Kota Bentuk TPKAD

Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Diketahui, hingga kini baru empat daerah yang membentuk Tim TPAKD yakni Bandarlampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Way Kanan.

Hal itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, saat membuka Rapat Pleno TPAKD Provinsi Lampung di Ballroom Sheraton Hotel, Kamis (29/11).

Menurut Hamartoni, kehadiran TPAKD penting dalam mempercepat akses keuangan di daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga  Pengerjaan Dinding Pembatas Bakung Sesuai Target

Dia mengatakan di 2018, melalui program kerja seperti Gerbang Desa Saburai, peningkatan akses permodalan untuk pelaku UMKM, dan pemberdayaan BUMDes, TPAKD memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. “Di 2019, kita mengusulkan beberapa poin kegiatan. Diantaranya mendorong penambahan agen Laku Pandai Bank Lampung di desa. Minimal satu unit di setiap kecamatan se-Lampung,\” kata Hamartoni.

Pemprov juga mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai pelaksana billing sistem penebusan pupuk bersubsidi. Kemudian, peningkatan jumlah masyarakat pemanfaat pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka ketersediaan sarana produksi pertanian, perikanan, perkebunan, dan pencapaian target indeks keuangan inklusif 75 persen serta menggiatkan aktifitas literasi keuangan.

Baca Juga  Pemprov Tandatangani Komitmen Penerapan SAKIP Bersama

Dalam kesempatan itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Lampung, Indra Krisna, mengatakan berdasarkan data 2016, literasi keuangan di tingkat nasional hanya 29,7 persen dan inklusinya mencapai 67,8 persen. Sedangkan literasi Lampung 26,9 persen dan inklusi keuangan mencapai 69,8 persen.

OJK menargetkan indeks literasi keuangan naik minimal naik menjadi 35 persen, sedangkan indeks inklusi naik minimal menjadi 75 persen kedepannya.

Baca Juga  Duta Santri Bandarlampung Dampingi Peserta Muktamar Ke-34 NU

“Masyarakat banyak yang memiliki produk keuangan. Tetapi tidak sepenuhnya mengerti mengenai produk tersebut. Sehingga, indeks literasi lebih rendah dari indeks inklusi. Tentunya diperlukan upaya dan strategi guna mencapai hal tersebut, dan kami yakin target tersebut tercapai,” ujar Indra Krisna (*Aby)

Komentar