Pemkot dan Pemprov Harus Tegas Sikapi Dugaan Tambang Ilegal

Redaksi

Rabu, 3 Februari 2021 - 16:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktifitas galian C di Bukit Campang Raya Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung. Foto: Ist

Aktifitas galian C di Bukit Campang Raya Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung. Foto: Ist

Bandarlampung (Netizenku.com): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandarlampung meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap aktivitas dugaan pertambangan batu ilegal yang ada di Kota Bandarlampung.

Tercatat ada 4 aktivitas pertambangan batu yang diduga dilakukan secara ilegal, yaitu pertama, Pertambangan Batu yang berada di Kunyit Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, kedua Pertambangan Batu di Bukit Kedaung, Tirtayasa Sukabumi, ketiga di Sukabumi, dan keempat Pertambangan Batu pada Gunung Perahu Atau Bukit Onta di Jalan Harimau 4, Kelurahan Sukamenanti.

Selain berdampak terhadap kerusakan lingkungan tambang batu tersebut juga menyebabkan korban jiwa, seperti yang terjadi pada 26 Juli 2020 silam.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Teranyar adalah makin rusak lingkungan dan jalan akibat aktivitas pemotongan bukit, pengerukan bahan galian C di Bukit Campang Raya yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Dalam siaran pers LBH Bandarlampung, Selasa (2/2), disebutkan ancaman kerusakan lahan perbukitan sangat serius dan dapat memicu dampak lain pasca kerusakan lingkungan seperti jalan yang rusak parah akibat mobilitas angkutan bahan galian C dengan truk Colt Diesel dari Jalan Alimuddin Umar kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi.

Baca Juga  Presiden Perintahkan Konversi LPG ke Kompor Induksi

Walaupun beberapa pihak mengklaim aktivitas tersebut sudah memiliki izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, namun hal tersebut perlu ditinjau ulang kembali karena saat ini kewenangan untuk penerbitan izin dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

\”Jika memang sudah memiliki izin pun, wajib memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung dari aktivitas pertambangan tersebut,\” kata Direktur LBH Bandarlampung Chandra Muliawan.

Kemudian apabila tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka aktivitas tersebut jelas melawan hukum dan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa :

Baca Juga  Proyek Flyover Sultan Agung Tetap Lanjut

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).\”

Terlebih beberapa bukit yang ada di Kota Bandarlampung hampir semuanya rusak dikarenakan hampir semuanya beralih fungsi menjadi pertambangan, pemukiman dan wisata.

Sedangkan mengenai wilayah yang memiliki kontur perbukitan, peruntukannya sudah diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandarlampung.

Aktivitas pertambangan pada bukit itu juga mengakibatkan hilangnya bentang alam dan Ruang Terbuka Hijau dan telah melanggar Peraturan Daerah Kota Bandarlampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2030.

Karena wilayah tersebut bukan merupakan daerah resapan air dan Kawasan cadangan pengembangan juga sebagai bagaian dari Ruang Terbuka Hijau, bukan wilayah Kawasan pertambangan.

Baca Juga  Pengadilan Tetapkan Perkara Oknum Lurah dan RT TBU Tidak Masuk Pidana Ringan

\”Pemerintah daerah baik kota maupun provinsi harus bersikap tegas dalam menyikapi permasalahan lingkungan ini, bukan hanya saling lempar tanggung jawab karena kewenangan yang dimiliki masing-masing,\” ujar Chandra.

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin adalah Pemerintah Provinsi Lampung, namun faktanya secara lokasi, aktivitas pertambangan tersebut berada pada wilayah administratif Kota Bandarlampung.

Maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandarlampung saling berkoordinasi untuk dapat menghentikan segala macam aktivitas pertambangan batu tersebut yang di duga ilegal.

Kemudian LBH Bandarlampung juga mendesak pihak kepolisian untuk mengusut dan menyelidiki aktivitas pertambangan ini secara komprehensif karena adanya potensi tindak pidana lingkungan yang telah mencemarkan udara, berubahnya bentang alam, hilangnya Kawasan resapan air, bahkan sampai adanya korban jiwa akibat aktivitas pertambangan tersebut. (Josua)

Berita Terkait

YKWS: Banjir di Balam Bukan Semerta Bencana Alam
Libur Lebaran, Lonjakan Wisata Balam Capai 30 Persen
Tak Hanya Citra Garden, Pengembang Perumahan Diminta Proaktif
Soal Banjir, Dewan Nilai Pemkot Balam bak Pemadam Kebakaran
Awal Mei PDI-P Balam Buka Penjaringan, Eva Dwiana Masih Miliki Kans
PLN UID Lampung Siap Amankan Pasokan Listrik Idul Fitri 1445H
PGN Pastikan Layanan Gas Bumi Aman dan Handal Selama Idul Fitri 1445 H
5.752 WBP Kanwil Kemenkumham Lampung Diusulkan RK Idul Fitri 2024

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 20:05 WIB

Disnaker Lampung Bakal Turunkan Tim Pengawas dan Mediator untuk Selesaikan Permasalahan THR

Jumat, 19 April 2024 - 19:59 WIB

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 April 2024 - 19:49 WIB

Realisasi penyaluran KUR Peternakan Lampung Capai Rp1,51 triliun

Kamis, 18 April 2024 - 21:58 WIB

Umar Ahmad dan Sinyalemen Dukungan PDI Perjuangan

Kamis, 18 April 2024 - 20:42 WIB

Gubernur Arinal Ajak Semua Pihak Wujudkan Lampung Sebagai Lumbung Ternak Nasional

Kamis, 18 April 2024 - 19:49 WIB

DPD PDI Perjuangan Santai Tanggapi Rumor Umar Ahmad-Edi Irawan

Kamis, 18 April 2024 - 13:38 WIB

Lampung Memperkaya Kalender Pariwisata dengan 90 Kegiatan Tahun 2024

Kamis, 18 April 2024 - 12:42 WIB

6 Trayek Baru Angkutan Perintis Lampung Diajukan

Berita Terbaru

Ilustrasi THR. Foto: Ist.

Lampung

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 Apr 2024 - 19:59 WIB