Pembagian Bansos Harus Koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19

Redaksi

Minggu, 9 Agustus 2020 - 16:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Lampung, Chrisna Putra. Foto: Ist

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Lampung, Chrisna Putra. Foto: Ist

Bandarlampung (Netizenku.com) : Pembagian sembako oleh tim kandidat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung kepada warga terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan penolakan dari aparatur lingkungan setempat, lurah dan RT/RW.

Tim kandidat menilai penghadangan yang dilakukan aparatur lingkungan menghambat proses sosialisasi kandidat yang mereka usung di Pilwakot 9 Desember.

Penghadangan tim kandidat yang membagikan bantuan sembako terjadi di Gulakgalik, Kedamaian, Kemiling.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Peristiwa serupa kembali terulang di Kelurahan Rawa Laut, Enggal pada Minggu (9/8) siang sekira pukul 11.10 WIB.

Tim kandidat membagi-bagikan gula dan minyak tanpa ditempeli stiker, namun mereka membawa spanduk sebagai alat sosialisasi kandidat yang mereka usung.

Kegiatan ini mendapatkan penolakan dari RT dan Linmas setempat karena khawatir dengan masih merebaknya virus korona.

\”Mereka enggak ada laporan ke RT, tahu-tahu sudah ada sosialisasi begini. Cuma beberapa orang saja yang datang, enggak banyak, sedikit. Begitu datang pada pulang lagi, kembali lagi,\” kata Ketua RT 03/Lk 1 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal, Marta.

\”Pembagian sembakonya memang enggak ada stiker (kandidat) menempel, cuma bawa spanduk Yusuf Kohar sama wakilnya. Mereka membagikan gula sama minyak saja.\”

Baca Juga  Sumbangan Dana Kampanye Eva-Deddy Terbesar di Pilwakot Bandarlampung

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung, Chrisna Putra, meminta pembagian bantuan sosial bagi warga terdampak pandemik dilakukan dengan berkoordinasi bersama gugus tugas setempat.

\”Bagi yang ingin memberikan bantuan sosial diatur oleh gugus tugas wilayah masing-masing,\” kata Chrisna.

\”Ini kan momennya pilkada, tergantung orang melihatnya, kalau dikait-kaitkan ke sini ke situ, kan aturannya memang harus menjaga itu (protokol kesehatan),\” lanjut Chrisna.

Pemberian bantuan bagi warga terdampak Covid-19 diatur dalam Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/1431/01/2020 Tentang Larangan Bansos Covid-19 Digunakan Untuk Kepentingan Politik.

Pada poin kelima disebutkan; Melaporkan Penyaluran / Pendistribusian Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebagai Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung.

Chrisna meminta bagi orang-orang yang memberikan bantuan sosial tetap mengedepankan protokol keamanan Covid-19 dan kemudian memberitahukan kepada gugus tugas.

\”Minimal dikoordinasikanlah. Kita kalau di provinsi itu sifatnya hanya mengoordinasikan saja. Tapi kalau aturan-aturan secara teknis di lapangan tergantung dengan kabupaten/kota nya,\” ujarnya.

\”Tetapi yang pasti ada aturan tentang protokol kesehatan, imbauan dari pemerintah harus dilaksanakan dalam kegiatan apapun,\” tegasnya.

Pemerintah Kota Bandarlampung juga mengatur penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak virus korona.

Baca Juga  Warga di 6 Kelurahan Berikut Telah 100 Persen Dicoklit

Hal itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandarlampung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Covid-19 Melalui Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Bandarlampung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 dan 19.

Perwali tersebut juga mengatur sanksi bagi yang melanggar ketentuan seperti sanksi administratif dan daya paksa polisional sebagaimana tercantum dalam Pasal 21.

Berikut pasal-pasalnya;

Pasal 17 :

(1) Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 setiap pertemuan/pengumpulan massa harus mendapat rekomendasi dari Gugus Tugas COVID- 19 Kota Bandar Lampung.

(2) Setiap kegiatan dalam hal pemberian barang/alat oleh pemerintah, badan usaha, swasta, organisasi, termasuk perorangan harus melalui Gugus Tugas Kecamatan untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19 terhadap masyarakat.

(3) Setiap pertemuan yang mengumpulkan massa yang bersifat sosialisasi tidak boleh melebihi dari 10 (sepuluh) orang sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerumunan dan wajib memenuhi Protokol Kesehatan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1).

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan dalam memutus rantai penularan COVID-19, pemerintah Daerah, swasta, akademis, masyarakat dan media, rukun tetangga, dan rukun warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan.

(2) Pemantauan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Gugus Tugas COVID-19.

Baca Juga  Ratusan Masa Kepung Kantor Bawaslu, Minta Arinal-Nunik Dianulir

(3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 21

(1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi administratif dan daya paksa polisional.

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. terguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap/pembubaran kegiatan;
e. pencabutan sementara izin; dan/atau
f. pencabutan tetap izin.

(3) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah;
b. menyanyikan lagu Nasional;
c. melakukan push-up; dan
d. mengucapkan janji tidak protokol kesehatan.

(4) Proses pengenaan sanksi administratif dan daya paksa polisional sebagaimana ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah mengatakan sosialisasi kandidat dengan membagi-bagikan sembako juga melanggar etika politik dan tidak boleh dilakukan.

\”Secara etika politik jangan sampailah ada orang yang membagi-bagikan sembako tetapi di dalam pembagian itu meminta untuk dipilih atau meminta jangan memilih seseorang,\” ujar Candra. (Josua)

Berita Terkait

Bawaslu Bandarlampung Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024
Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 
RMD Resmikan Rumah Relawan
Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba
Hanya 8 Parpol yang Terima Dana Hibah Pemkot Balam
Mantan Guru SMP Kenang Rahmat Mirzani Djausal: “Cerdas, Berakhlak, dan Aktif”
Gerindra Mantapkan Konsolidasi untuk Pemenangan Pilkada 2024 di Lampung
Ketokohan Parosil Berhasil Kantongi Rekomendasi PKB Maju Pilkada

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 21:50 WIB

OJK-Komisi XI DPR RI Berikan Penyuluhan Waspada Pinjol Ilegal

Selasa, 18 Juni 2024 - 18:20 WIB

Dishut Lampung Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Perburuan Liar

Senin, 17 Juni 2024 - 20:50 WIB

Silaturahmi Pemprov Dengan Arinal Picu Tanda Tanya, Ini Penjelasan Kadiskominfotik

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:14 WIB

Strategi Dinkes Lampung Tanggulangi TBC

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:04 WIB

Tantangan dan Kendala Penanganan TBC di Lampung

Jumat, 14 Juni 2024 - 14:07 WIB

IKM Lampung Didorong Kantongi Sertifikat TKDN-IK

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:45 WIB

PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran

Kamis, 13 Juni 2024 - 18:37 WIB

2 Unit Tambahan Mobil Pemadam Isi Pos Labuhan Ratu dan Telukbetung Utara

Berita Terbaru

Edukasi

OJK-Komisi XI DPR RI Berikan Penyuluhan Waspada Pinjol Ilegal

Selasa, 18 Jun 2024 - 21:50 WIB

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, ketika diwawancarai. Foto: Luki.

Lampung

Dishut Lampung Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Perburuan Liar

Selasa, 18 Jun 2024 - 18:20 WIB

Jakarta

Telkomsel Sambungkan Senyuman di Momen Idul Adha 1445 H

Selasa, 18 Jun 2024 - 12:36 WIB