Bandarlampung (Netizenku): Jangan abaikan atau anggap sepele himbauan pemerintah untuk meregistrasi kartu SIM handphone kita, kalau tak mau kena sanksi.
Bagi para pengguna kartu seluler prabayar diwajibkan mendaftarkan diri dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP, serta nomor kartu keluarga (KK). Data tersebut akan diverifikasi dengan database penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Bagi pemegang kartu SIM prabayar yang \’menganggap sepi\’ peringatan ini, siap-siap saja menerima ganjaran. Tanpa registrasi, pelanggan baru yang membeli kartu SIM prabayar pada tanggal 31 Oktober 2017 atau setelahnya, tidak akan bisa mengaktifkan kartunya lagi. Sedangkan jika tidak mendaftar ulang, pelanggan lama yang telah memiliki kartu sebelum tanggal 31 Oktober 2017, bakal kena sanksi berupa pemblokiran secara bertahap.
Pengguna kartu SIM yang sudah memiliki E-KTP, tentu tidak ada persoalan untuk menjalankan aturan tersebut. Sebab tinggal mengikuti ketentuan yang ditetapkan, maka urusannya kelar. Namun bagaimana dengan para pelajar yang belum memiliki kartu identitas? Sementara saat ini ponsel sudah bukan merupakan barang asing bagi kalangan tersebut.
Jangan risau, lantaran sudah tersedia solusi untuk itu. NIK yang tertera pada KTP semestinya sama dengan NIK yang didapat sejak lahir dan tercantum pada KK. NIK pada KK tertera di samping kolom nama anggota keluarga. Nomor KK-nya sendiri tertulis dalam ukuran besar di bagian atas KK, persis di bawah tulisan “Kartu Keluarga”.
\”Pengguna bisa memakai data dari KK saja untuk registrasi kartu SIM prabayar baru maupun lama,\” bunyi kebijakan itu, seperti disampaikan Dirjen Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil, Zudan Arif Fakhrullah, baru-baru ini.
Dengan demikian, imbuhnya, sudah tak ada lagi alasan untuk tidak meregistrasi kartu SIM paling lambat dilakukan hingga 28 Februari mendatang. (dbs)
