Bandarlampung (Netizenku.com): Pekan Raya Lampung (PRL) saat ini sedang berlangsung dan resmi dibuka oleh Gubernur Arinal Djunaidi, di PKOR Wayhalim, Jumat (6/10/2023) malam.
Event tersebut akan berlangsung hingga dua pekan kedepan, hal ini diharapkan akan menggenjot perekonomian Lampung, mulai dari kalangan usaha dan bisnis, khususnya UMKM, juga sebagai media meningkatkan kualitas produk, terutama produk unggulan di daerah.
Nilai transaksi yang diharapkan dari event ini tentunya meningkat dari tahun sebelummya, yakni 2022 pada awal bangkitnya perekonomian ditengah gencatan pandemi Covid-19. Jika pada tahun lalu dalam event sejenis yakni Lampung Fair 2022 hanya 20 miliar saja dalam rentang waktu yang sama. Tahun ini diharapkan lebih menggeliat.
Hal ini bukan tak beralasan, transaksi saat ini sudah semakin mudah tidak hanya cash tetapi juga secara digital. Terlebih Bank Indonesia (BI) terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran nasional. Digitalisasi itu didorong untuk meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi dan keuangan, menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dan memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional.
Mulai dari perluasan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), termasuk dengan implementasi kerja sama QR Indonesia-Malaysia. Sudah ada 5 negara ASEAN dan terakhir dengan Korea Selatan.
Upaya lainnya adalah penguatan stabilitas sistem, perluasan fitur, dan akseptasi BI-FAST, serta pengimplementasian Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik fisik berkoordinasi dengan pemerintah dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
Dikutip dari media online, Kepala Bank Indonesia Institut Yoga Affandi mengatakan bahwa pertumbuhan digitalisasi pembayaran di Provinsi Lampung menjadi yang terbesar kedua di Sumatera.
“Digitalisasi dalam sistem pembayaran untuk Lampung adalah yang terbaik kedua di Sumatera setelah Kepulauan Riau, sedangkan secara nasional masuk peringkat ke-9,” ujar Yoga Affandi di Bandarlampung dalam kegiatan Capacity Building On ASEAN Issues di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan pertumbuhan sistem pembayaran di Lampung yang cukup tinggi tersebut terlihat dari jumlah merchant, volume, nominal transaksi di berbagai pusat ekonomi.
“Pada program 45 juta pengguna dan 1 miliar volume transaksi QRIS 2023, jumlah pengguna mencapai 22,16 persen dan merchant QRIS Lampung meningkat 73 persen dari target yang ditentukan,” katanya.
Dia menjelaskan tidak hanya itu dari sisi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Provinsi Lampung telah mencapai 100 persen dari target tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD).
Selanjutnya indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) Provinsi Lampung mampu mencapai indeks signifikan sebesar 96,5 persen.
“Meski begitu ini tetap harus ditingkatkan kembali, sehingga hari ini kami meminta masukan dari pemangku kepentingan terkait. Sebab kolaborasi, sinergi dengan semua pihak yang ada di daerah ini menjadi kata kunci utama agar kita bisa efektif menjangkau semua pihak yang ingin dijangkau terutama di luar kota,” ucapnya.
Ia melanjutkan ada tiga hal yang dapat terus dilakukan untuk mendukung percepatan digitalisasi daerah yaitu mendorong perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi pemerintah daerah, melakukan digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan transportasi. Termasuk meningkatkan transaksi non-tunai melalui QRIS dan teller untuk pembayaran pajak serta retribusi daerah.
Lalu penerbitan regulasi untuk mendukung digitalisasi pembayaran terintegrasi antarmoda transportasi, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, memberi pemahaman masyarakat melalui sosialisasi oleh pemerintah daerah serta penguatan implementasi peta jalan TP2DD.
“Ketika pandemi Covid-19 terjadi transaksi digital mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa ekonomi kita luar biasa. Dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah adanya ekonomi baru melalui digital ini yang bisa menyentuh semuanya termasuk sektor UMKM dan industri menengah hingga kecil. Jadi cita-cita kita membangun ekonomi inklusif yang merata, yang bertumpu pada ekonomi daerah itu akan tercapai dengan digitalisasi ini,” jelasnya.
Diketahui acara pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan pengunjung yang antusias menyaksikan event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung itu.
Pembukaan ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh gubernur dan akan berlangsung 15 belas hari ke depan. Tema yang diangkat adalah Digitalisasi Perekonomian Menuju Lampung Berjaya.
Gubernur Arinal menjelaskan bahwa Tema PRL ini sangat relevan dengan perubahan, terutama mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berbisnis.
“Kita tidak boleh lagi tertinggal dengan Provinsi lain, dan kita harus lebih maju, karena karunia tuhan ada di Provinsi Lampung, dimana sumber daya alamnya sangat menjanjikan,” ujar Arinal.
Pekan Raya Lampung merupakan ajang pameran untuk menyebarluaskan informasi, promosi, dan publikasi.
“Oleh karenanya, saya sangat berharap agar bisa memberikan potret kemajuan provinsi, potret potensi tentang Lampung baik di sektor pertanian, pariwisata maupun lainnya,” jelas Arinal.
Gubernur menilai orientasi bisnis dalam even ini jalan terus, tapi tanggungjawab membangun Lampung tidak boleh tertinggal.
Sementara itu, Sekretaris DPP Apindo Lampung Yanuar Irawan, menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas kepercayaannya kepada Apindo Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pekan Raya Lampung di tahun 2023 ini.
“Ada yang baru pada PRL tahun ini, yaitu mengadakan jobfair yang diikuti oleh 31 perusahaan yang kita tempatkan di Gedung Sumpah Pemuda, dengan target sekitar 15.000 pelamar hingga akhir pekan raya Lampung,” jelasnya.
Tak hanya itu, pada Pekan Raya Lampung 2023, jelas Yanuar, terdapat 800 stan diikuti pengusaha-pengusaha tingkat nasional dan diprioritaskan untuk UMKM dan pedagang kaki lima. (Leni)
