Panggil Cak Imin, Aktivis PMII Lampung Pertanyakan Independensi KPK

Redaksi

Kamis, 7 September 2023 - 21:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Demisoner Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bandarlampung, Muhar Efendi, menduga langkah yang diambil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemanggilan Cak Imin tak murni merupakan upaya hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Muhar yang juga kini berada di kepengurusan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Lampung tersebut, menjelaskan bahwa langkah KPK itu diduga kuat terjadi lantaran adanya tekanan pihak-pihak yang tak sportif menjelang Pilpres 2024 mendatang.

Menurut dia, hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat lembaga anti rasuah itu telah dilemahkan pada beberapa waktu lalu.

Baca Juga  Ekspor Sektor Pertanian Lampung Mencapai Puncak: 22% Kontribusi dalam Ekspor Total

“Pengusutan kasus ini merupakan bentuk politik penjegalan melalui instrumen hukum. Semua yang waras pasti menganggap ini politisasi semata,” ujar dia kepada Netizenku.com, Kamis (7/9).

Apalagi, lanjut Muhar, KPK melakukan pemeriksaan kasus sebelas tahun lalu tersebut sehari setelah deklarasi pasangan Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon presiden di kontestasi politik mendatang.

“Perlu ditanyakan bagaimana independensi KPK,” tegasnya. “Jika KPK ingin dipercaya rakyat, maka seluruh kasus yang melibatkan tokoh-tokoh politik nasional pun harus juga diusut. Kalau tebang pilih macam ini, yakin lah bahwa bakal banyak yang berpandangan KPK tak lagi independen,” kata dia.

Baca Juga  Lampung Terapkan Sistem Baru Penerimaan Murid

Menurut catatan yang dimilikinya, cukup banyak tokoh politik nasional terindikasi kasus dugaan korupsi. Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik yang diduga turut menyeret Ganjar Pranowo.

Kemudian, kasus dugaan korupsi pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, kasus korupsi izin ekspor minyak mentah yang melibatkan Airlangga Hartarto.

“Ada lagi, kasus suap alih fungsi hutan yang diduga melibatkan Zulkifli Hasan pada 2014, dan terakhir kasus suap proyek jasa housekeeping, keamanan, dan pengemudi di Kementerian BUMN yang diduga menyeret Erick Thohir. Ini semua harus diusut tuntas jika KPK ingin membuktikan independensinya,” pungkas muhar.

Baca Juga  Setiap Jamaah Haji Asal Lampung Terima Uang Saku dari Gubernur

Menurutnya, KPK harus meniru langkah Kejaksaan Agung yang menerbitkan instruksi dan memorandum agar pengaduan, pelaporan, dan proses hukum pengungkapan kasus dugaan korupsi yang melibatkan peserta Pemilu 2024 ditunda sampai pesta demokrasi serentak tuntas digelar.

Diketahui, kasus dugaan korupsi tersebut terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenaker (saat itu Kemenakertrans) tahun 2012. Saat itu, Muhaimin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). Ia menjadi Menakertrans periode 2009-2014. (Luki) 

Berita Terkait

Ekspor Sektor Pertanian Lampung Mencapai Puncak: 22% Kontribusi dalam Ekspor Total
Anggota Komisi IV DPR Irham Jafar dan I Ketut Suwendra Sidak ke Bulog Metro, Hasilnya?
Pansus DPRD Lampung Mulai Mengulik LHP BPK, Sedalam Apa?
Setiap Jamaah Haji Asal Lampung Terima Uang Saku dari Gubernur
Lampung Terapkan Sistem Baru Penerimaan Murid
Di atas Rata-rata Nasional, Lampung Bukukan Pendapatan 30,23% Belanja 24,62%
Pemerataan Pembangunan Lampung Bukan Soal Provinsi Baru, Melainkan Kepemimpinan
Ekonomi Lampung Triwulan 1 2025 Resilient Tumbuh 5,47 Persen Tertinggi di Sumatera

Berita Terkait

Selasa, 24 Juni 2025 - 20:59 WIB

Komisi V DPRD Desak Disdik Lampung Tegas Jalankan SPMB

Senin, 23 Juni 2025 - 17:42 WIB

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Sosialisasi SE Menparekraf

Senin, 23 Juni 2025 - 17:36 WIB

Jusuf Kalla Lantik Pengurus PMI Provinsi Lampung 2025–2030

Jumat, 20 Juni 2025 - 16:56 WIB

Disdikbud Lampung Tegaskan Aturan Baru SPMB Jalur Domisili 

Jumat, 20 Juni 2025 - 16:45 WIB

100 Hari Kerja, Plt Direktur RSUDAM Fokus Benahi SDM

Jumat, 20 Juni 2025 - 16:38 WIB

Gubernur Lampung Lantik Marindo Kurniawan sebagai Sekda Termuda

Kamis, 19 Juni 2025 - 17:44 WIB

AMP-FOKAL Desak Polda Lampung Usut Elly Wahyuni

Rabu, 18 Juni 2025 - 20:31 WIB

Bank Indonesia Gelar FESyar Sumatera 2025 di Lampung

Berita Terbaru

Bandarlampung

Komisi V DPRD Desak Disdik Lampung Tegas Jalankan SPMB

Selasa, 24 Jun 2025 - 20:59 WIB

Tulang Bawang Barat

Wabup Tubaba Tekankan Pentingnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Selasa, 24 Jun 2025 - 20:39 WIB

Lampung Selatan

Lampung Selatan Raih Penghargaan SSF dari Kementerian Kehutanan

Selasa, 24 Jun 2025 - 18:50 WIB

Pringsewu

Dua Tersangka Curanmor di 25 TKP Diserahkan ke Kejari Pringsewu

Selasa, 24 Jun 2025 - 17:37 WIB