Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, telah mencapai Rp27,22 miliar hingga 31 Juli 2026. Namun, angka tersebut baru menyentuh 45,46 persen dari target PAD tahun ini yang dipatok hampir Rp59,89 miliar.
Tulang Bawang Barat (Netizenku.com): Capaian tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba karena masih tersedia waktu hingga akhir tahun untuk mengejar sisa target sebesar sekitar Rp32,66 miliar.
Kepala Bidang Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tubaba, Denny Maulice, SPd, MM, mengatakan realisasi tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk PAD, target tahun 2026 sebesar Rp59.886.982.473 dan realisasi sampai periode pelaporan per 31 Juli 2026 sebesar Rp27.223.737.151,30 atau 45,46 persen,” kata Denny mewakili Kepala Bapenda Tubaba saat dikonfirmasi media, Rabu (12/8/2026).
Dari total tersebut, penerimaan pajak daerah menjadi penyumbang terbesar. Pemkab Tubaba menargetkan pajak daerah sebesar Rp49,61 miliar, dengan realisasi hingga 31 Juli mencapai Rp22,54 miliar atau 45,44 persen.
Sejumlah jenis pajak bahkan telah mencatat realisasi di atas 50 persen. Pajak Air Tanah, misalnya, mencapai Rp586,49 juta atau 69,81 persen dari target Rp840,08 juta.
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) juga telah mencapai Rp9,02 miliar atau 55,21 persen dari target Rp16,35 miliar. Penerimaan PBJT tersebut berasal dari sektor makanan dan minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, serta kesenian dan hiburan.
Kontribusi terbesar PBJT berasal dari tenaga listrik yang mencapai Rp8,38 miliar. Sementara makanan dan minuman menyumbang Rp475,78 juta, jasa parkir Rp110,96 juta, jasa kesenian dan hiburan Rp29,26 juta, serta jasa perhotelan Rp25,39 juta.
“Penerimaan opsen pajak juga menunjukkan performa cukup kuat. Realisasinya mencapai Rp10,21 miliar atau 61,78 persen,” ungkapnya.
Rinciannya, opsen Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp5,03 miliar atau 53,68 persen, sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai Rp5,18 miliar atau 72,38 persen.
Di sisi lain, sejumlah sumber pajak masih bergerak di bawah 40 persen. Pajak Reklame baru terealisasi Rp151,55 juta atau 32,07 persen, sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp221,41 juta atau 31,47 persen.
“Capaian paling rendah terlihat pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang baru terealisasi Rp2,33 miliar atau 15,90 persen dari target Rp14,70 miliar,” ulasnya.
Menurutnya, pajak Sarang Burung Walet bahkan belum menghasilkan penerimaan dari target Rp500 ribu. Sementara realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum tercantum dalam laporan periode tersebut.
Selain pajak, retribusi daerah menjadi sumber PAD berikutnya. Dari target Rp10,27 miliar, realisasinya telah mencapai Rp4,65 miliar atau 45,28 persen.
Retribusi Jasa Umum menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp3,43 miliar atau 46,39 persen dari target Rp7,40 miliar.
Retribusi Pelayanan Kesehatan menyumbang Rp2,52 miliar atau 45,58 persen. Angka tersebut berasal dari pelayanan kesehatan di 16 puskesmas sebesar Rp1,29 miliar dan RSUD Tubaba sebesar Rp1,23 miliar.
Sementara retribusi pelayanan pasar mencapai Rp483,26 juta atau 51,13 persen dan retribusi pelayanan kebersihan Rp424,91 juta atau 46,96 persen.
“Untuk Retribusi Jasa Usaha, realisasi baru mencapai Rp776,23 juta atau 40,57 persen dari target Rp1,91 miliar. Penerimaan tersebut antara lain berasal dari penyediaan tempat kegiatan usaha sebesar Rp496,40 juta dan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebesar Rp218,90 juta,” kata dia.
Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga masih belum menghasilkan penerimaan dari target Rp3,67 juta.
Sementara Retribusi Perizinan Tertentu mencatat realisasi Rp441,57 juta atau 46,15 persen dari target Rp956,74 juta. Seluruh penerimaan tersebut berasal dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Di luar pajak dan retribusi, Bapenda Tubaba juga mencatat penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp26,40 juta.
“Penerimaan tersebut berasal dari berbagai denda pajak daerah, dengan kontribusi terbesar dari denda opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp18,48 juta,” ungkapnya.
Bapenda Tubaba mengakui upaya meningkatkan penerimaan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan infrastruktur dan literasi digital masyarakat serta pelaku usaha.
Menurut Denny, penggunaan sistem pembayaran pajak secara digital memang terus diperluas, tetapi pemanfaatannya belum sepenuhnya merata.
Selain itu, pemutakhiran data objek pajak menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus terus dilakukan pemerintah daerah.
“Kendala lainnya adalah pemutakhiran data objek pajak. Data yang ditemukan di lapangan belum seluruhnya sesuai dengan database yang dimiliki pemerintah daerah,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bapenda Tubaba terus memperluas digitalisasi layanan pembayaran pajak. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran non-tunai, mulai dari QRIS, transfer melalui mobile banking, integrasi dengan e-commerce, hingga minimarket.
Bapenda juga melakukan pendekatan jemput bola untuk memperbarui data objek pajak secara berkala.
Menurut Denny, akurasi data sangat penting untuk memastikan seluruh potensi pajak dapat dipetakan dan ditagih secara optimal.
Meski realisasi PAD hingga akhir Juli masih berada di kisaran 45 persen, Pemkab Tubaba tetap optimistis target penerimaan tahun 2026 dapat tercapai, bahkan berpeluang melampaui target.
Optimisme tersebut didukung oleh kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang dinilai stabil dan menunjukkan tren positif, ditambah ruang bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi penerimaan secara lebih mandiri dan terukur.
“Jadi, secara keseluruhan PAD Tubaba saat ini telah mencapai 45,46 persen, pajak daerah 45,44 persen, dan retribusi daerah 45,28 persen dari target masing-masing. Kita optimis target dapat tercapai bahkan melampaui,” pungkasnya.(*)
Editor : Arie
