Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)

Ilwadi Perkasa

Kamis, 9 Oktober 2025 - 04:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal

Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal

Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2026 menjadi ujian sesungguhnya bagi kemandirian fiskal daerah, terutama bagi Lampung. Di tengah berkurangnya Rp580 miliar dana transfer dari pusat, pemerintah provinsi dipaksa mencari jalan baru agar pembangunan tidak berhenti. Inilah momentum untuk membuktikan otonomi bukan sekadar hak mengatur, tapi keberanian membiayai diri sendiri. Otonomi Tanpa Dompet, Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal

***

Selama ini, otonomi sering berhenti di tataran retorika. Daerah disebut berwenang mengurus rumah tangganya sendiri, tapi dompetnya tetap digenggam Jakarta. Lampung kini berada di persimpangan penting, apakah terus bergantung pada kiriman pusat, atau mulai membuka sumber pendapatan yang lahir dari kekuatan sendiri.

Bicara soal otonomi daerah memang terdengar indah. Daerah diberi wewenang mengatur rumah tangganya sendiri. Tapi dalam praktiknya, dompetnya masih dipegang Jakarta. Daerah disuruh mandiri, tapi tidak diberi kunci untuk membuka sumber pendapatannya. Jadilah otonomi yang pincang, bisa belanja, tapi dibatasi dalam mencari uang sendiri.

Baca Juga  Ketua DPRD Lampung Dukung Kegiatan Launching IJP FC

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kalau otonomi itu rumah tangga, maka daerah adalah istri yang mengatur dapur, sementara suaminya yang memegang dompet. Selama uang belanja masih tergantung kiriman, dapur tak akan pernah benar-benar mandiri. Sekali kiriman telat, masakan tak jadi, anak-anak pun kelaparan. Begitu juga daerah, begitu transfer pusat terlambat, pembangunan langsung tersendat.

Lampung di Tengah Tekanan Fiskal

Lampung kini menghadapi kenyataan itu. Dalam APBD 2026, pemerintah provinsi menargetkan pendapatan Rp7,6 triliun, dengan SiLPA Rp1 triliun untuk menutup defisit. Di atas kertas tampak aman, tapi di baliknya tersimpan tanda tanya besar, sampai kapan Lampung bergantung pada sisa anggaran tahun lalu?

Apalagi kini transfer dari pusat justru berkurang. Dalam Rancangan APBN 2026, Transfer ke Daerah (TKD) untuk Lampung dipangkas Rp580 miliar. Jumlah itu jelas bukan kecil dan efeknya langsung terasa pada ruang fiskal daerah yang makin sempit.

Baca Juga  Lewat Mini Soccer, Pemprov Lampung dan Jurnalis Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Namun Gubernur Rahmat Mirzani Djausal tetap menegaskan, prioritas pembangunan tak boleh berhenti. Infrastruktur dan pendidikan tetap jalan, karena dua sektor itu menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah provinsi bahkan mulai menggandeng pihak swasta untuk ikut membangun jalan tanpa mengandalkan APBD. Ini langkah berani di tengah keterbatasan fiskal.

Sementara itu, Sekdaprov Marindo Kurniawan tetap memilih langkah hati-hati.  Efisiensi dan penghematan. Sikap ini bisa dimengerti, karena menjaga stabilitas fiskal memang penting. Sebagai pejabat yang memahami keuangan, Marindo juga menegaskan bahwa penghematan harus dibarengi peningkatan pendapatan. Semua potensi daerah mesti digali secara optimal. Dompet daerah harus tebal, terisi penuh.

Berani Membuka Dompet Sendiri

Sudah waktunya Lampung keluar dari bayang-bayang ketergantungan fiskal. Daerah ini punya potensi besar, dari pertanian, perkebunan, industri, hingga pariwisata yang bisa digarap dengan cara baru. Lampung perlu berani menggunakan instrumen pembiayaan atau berhutang yang kreatif dan sah berdasarkan Undang-udang, dan kerja sama investasi publik, pengelolaan aset produktif, hingga skema pendanaan berbasis hasil ekonomi .

Baca Juga  Relawan dan Pemprov Lampung Bersinergi Rawat Rumah DASWATI

Kemandirian fiskal tidak lahir dari menunggu kiriman, tapi dari keberanian membuka dompet sendiri. Ruang fiskal baru harus diciptakan, bukan hanya melalui penyesuaian pajak dan retribusi, tetapi juga melalui inovasi dalam pengelolaan aset, efisiensi belanja, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha. Daerah perlu membangun mekanisme pembiayaan jangka menengah yang berorientasi pada nilai tambah ekonomi, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Karena pada akhirnya, otonomi sejati bukan diukur dari besar kecilnya belanja, tetapi dari kemampuan daerah membiayai masa depannya sendiri. Lampung tidak kekurangan potensi, hanya perlu keberanian untuk mengelola, mengeksekusi, dan mempercayai diri sendiri. Sebab selama dompet masih dipegang pusat, otonomi hanyalah cerita setengah jalan.

Lampung harus berani menulis takdir fiskalnya sendiri! ***

Berita Terkait

Inspektorat Lampung Sosialisasikan Zona Integritas di Polda
Sekdaprov Lampung Resmi Melantik Dua Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator
DPRD Lampung Dorong Peta Zonasi Mangrove Lampung Usai Terbit PP Nomor 27 Tahun 2025
Safari Ramadan di Lampung Tengah, Gubernur Mirza Alokasikan Rp300 Miliar Perbaikan Jalan
Pemprov Lampung Gelar Apel Siaga Kamtibmas Ramadan 2026
Dishub Lampung Siapkan Strategi Ketat Angkutan Lebaran 2026, Antisipasi Lonjakan di Bakauheni
Gubernur Mirza Tinjau Perbaikan Jalan, Target Tuntas Sebelum Lebaran
Ketua DPRD Lampung Sebut Pendidikan Jadi Prioritas Utama

Berita Terkait

Selasa, 24 Februari 2026 - 12:49 WIB

Inspektorat Lampung Sosialisasikan Zona Integritas di Polda

Selasa, 24 Februari 2026 - 12:42 WIB

Sekdaprov Lampung Resmi Melantik Dua Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator

Selasa, 24 Februari 2026 - 10:20 WIB

DPRD Lampung Dorong Peta Zonasi Mangrove Lampung Usai Terbit PP Nomor 27 Tahun 2025

Senin, 23 Februari 2026 - 22:00 WIB

Safari Ramadan di Lampung Tengah, Gubernur Mirza Alokasikan Rp300 Miliar Perbaikan Jalan

Senin, 23 Februari 2026 - 21:44 WIB

Dishub Lampung Siapkan Strategi Ketat Angkutan Lebaran 2026, Antisipasi Lonjakan di Bakauheni

Senin, 23 Februari 2026 - 20:39 WIB

Gubernur Mirza Tinjau Perbaikan Jalan, Target Tuntas Sebelum Lebaran

Senin, 23 Februari 2026 - 18:51 WIB

Ketua DPRD Lampung Sebut Pendidikan Jadi Prioritas Utama

Senin, 23 Februari 2026 - 15:27 WIB

DPRD Lampung Mengingatkan Pengusaha Tak Ambil Untung Berlebihan saat Ramadan

Berita Terbaru

Pringsewu

Pemkab Pringsewu Awali Safari Ramadan 2026 di Kecamatan Ambarawa

Selasa, 24 Feb 2026 - 19:30 WIB

Lampung

Inspektorat Lampung Sosialisasikan Zona Integritas di Polda

Selasa, 24 Feb 2026 - 12:49 WIB