OPINI: Esensi Demokrasi Lokal yang Termarjinalkan

Redaksi

Sabtu, 30 Januari 2021 - 09:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jupri Karim, Penggiat Demokrasi, Pendiri Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD)

Jupri Karim, Penggiat Demokrasi, Pendiri Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD)

Bandarlampung (Netizenku.com): Perhelatan demokrasi lokal, Pilkada, secara esensional dimaksudkan untuk mengadakan pergantian pemimpin secara egaliter dan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk \”menghukum\” atau justru mengapresiasi, pemimpin atau calon pemimpin yang ikut serta dalam kontestasi pilkada, dengan cara dipilih atau tidak dipilih pada tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan secara bebas dan rahasia pada billik suara.

Keberlangsungan demokrasi lokal (Pilkada) saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah bersifat secara serentak nasional meskipun belum secara total karena biaya (cost) nya masih dibebankan pada pada pemerintah daerah (Pemda) masing-masing.

Akan tetapi, secara teknis sudah dirancang oleh KPU RI dan dikoordinir oleh KPU Provinsi dan dieksekusi atau dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, jika Pilkadanya pada tingkat Kabupaten/kota, namun jika Pilkada utuk memilih gubernur dan wakil gubernur maka pelaksanaanya oleh KPU Provinsi sendiri dan dikoordinir oleh KPU RI.

Secara regulasi sudah cukup baik sebenarnya tentang tata kelola demokrasi kita karena sudah memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Pilkada, serta regulasi teknisnya Peraturan KPU atau Peraturan Bawaslu sudah dirancang oleh KPU RI dan Bawaslu RI dan sudah mempertimbangkan kerarifan lokal dan kondisi daerah masing-masing.

Demikian juga dari komposisi penyelenggaranya karena sudah ada tiga penyelenggara pemilu secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu; Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dari ketiga lembaga penyelenggara pemilu tersebut di atas sebenarnya sudah cukup mapan untuk mengurus pelaksanaan pilkada di daerah masing-masing karena dari segi waktu, saat ini, tahapan pilkada sudah cukup panjang, belum lagi didukung oleh keuangan yang rata-rata memadai bahkan lebih.

Begitupun sumber daya manusia (SDM) yakni penyelenggara adhoq dari KPU; PPK, PPS KPPS. Sementara dari Bawaslu; Panwascam, PPL dan Pengawas TPS.

Baca Juga  PAN Minta Tindak Tegas Money Politic, Meskipun itu Paslonnya

Hanya DKPP yang menurut penulis masih kekurangan SDM karena hanya ada pada tingkat pusat berjumlah tujuh orang pimpinan.

Semestinya yang ideal daerah juga dibentuk secara permanen minimal sampai tingkat Provinsi secara independen untuk memudahkan kinerja DKPP dalam mengawasi dugaan penyimpangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), sehingga dapat dicegah sejak dini.

Persoalan yang sering terjadi adalah banyaknya dugaan penyimpangan wewenang oleh oknum penyelenggara pemilu akibat tidak kuatnya menahan \”godaan\” dari pihak luar, misalnya intervensi dari pihak ketiga.

Kalau di Lampung sudah bukan rahasia umum sebuah perusahaan gula yang cukup besar, sejak pilkada sebelumnya, selalu masuk lingkaran proses pilkada.

Yang bahkan sebelum tahapan dimulai, konon informasinya, pihaknya sudah menyiapkan kandidatnya yang menurutnya dapat diintervensi dalam kebijakannya nanti ketika memimpin daerah.

Sasarannya tentu orang-orang yang serakah dan tamak akan harta dan kekuasaan. Hal ini sangat riskan bagi perkembangan demokrasi kita, dan dapat menyebabkan disorientasi Demokrasi lokal yakni banyaknya output (pemimpin) daerah yang dihasilkan dari proses pilkada yang menguras anggaran negara triliunan rupiah itu namun tidak sesuai harapan.

Baca Juga  4.116 Surat Suara Rusak Pilwakot Bandarlampung Dimusnahkan

Bahkan sebagian masyarakat merasa kecewa karena menganggap pilkada tidak ada kemanfaatan (outcome).

Pada faktanya masih banyak dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kontestasi pilkada. Akhirnya, setiap kontestasi pilkada, sebagian besar masyarakat bukanlah memperhatikan visi-misi namun sudah tranksaksional, sudah lazim diselorohkan NPWP (Nomor Piro Wani Piro).

Dari fenomena itu siapakah yang pantas dipersalahkan? Jawabannya tentu sudah banyak yang tahu atau paham. Yang paling pokok adalah bagaimana berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Menjaga integritas penyelenggara pemilu adalah yang paling penting dari semua itu, karena kelak pastilah akan dimintai pertanggungjawaban. Tumpuan harapan rakyat pastilah akan dialamatkan pada tuan-tuan yang saat ini memegang peranan itu. (*)

Berita Terkait

Raffi Ahmad dan Marsel Widianto Ajak Warga Lampung Menangkan RMD
KPU Lampung Angkat Bicara Soal Polemik Maskot Kera Berkain Tapis
Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi Maju Pilwakot
Lecehkan Adat Lampung, Ketua KPU Balam Ditarget Bui
Walikota-KPU Umumkan Maskot dan Jingle Pilkada 2024
Jumlah TPS Pilkada 2024 Menurun Signifikan
Ketua KNPI Lampung Kembalikan Berkas ke 3 Parpol
Edy Irawan Ibaratkan Gerindra-Demokrat Baut dan Mur

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 06:46 WIB

PAD Tanggamus Sektor PBB Tahun 2023 Tidak Capai Target

Kamis, 2 Mei 2024 - 22:55 WIB

Pj Bupati Tanggamus Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Kamis, 2 Mei 2024 - 22:50 WIB

Mulyadi Irsan Serahkan SK Pengangkatan PPPK di Tanggamus

Kamis, 2 Mei 2024 - 10:10 WIB

Hardasyah: Media Bagian dari Deteksi Awal Persoalan di Masyarakat Terutama Stunting

Rabu, 1 Mei 2024 - 18:13 WIB

DPC PDI Perjuangan Tanggamus Tutup Pendaftaran Balonbup-Balonwabup

Rabu, 1 Mei 2024 - 15:18 WIB

Dorong Penguatan UMKM, RKDD Pekon Kampungbaru Gelar Pelatihan Digital Marketing

Selasa, 30 April 2024 - 23:30 WIB

Heri Agus Ambil Formulir Cabup di PDIP Tanggamus

Senin, 29 April 2024 - 19:29 WIB

DPD PAN Tanggamus Buka Pendaftaran Balon Bupati-Wakil Bupati Pilkada 2024

Berita Terbaru

Pesawaran

33 Personel Polres Pesawaran Amankan Waisak di 10 Vihara

Kamis, 23 Mei 2024 - 10:18 WIB

Pesawaran

Satres Narkoba Polres Pesawaran Tangkap Dua Pengedar Sabu

Kamis, 23 Mei 2024 - 10:01 WIB