Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Ombudsman RI Perwakilan Lampung mengunjungi Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) pada Selasa (6/4). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Program Ombudsman Masuk Desa.
Rombongan Ombudsman RI Perwakilan Lampung yang dipimpin oleh Nur Rakhman Yusuf, S.Sos., diterima langsung Bupati Tubaba, Umar Ahmad SP, di komplek tiyuh-tiyuh, Uluan Nughik, Panaragan Jaya, sekitar pukul 10.00 WIB.
Tujuan kedatangan Ombudsman RI Perwakilan Lampung ke Tubaba dalam rangka pengenalan Ombudsman kepada masyarakat, sosialisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur tiyuh dan membuka ruang konsultasi bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”Ombudsman merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat melaporkan segala bentuk aduan mengenai barang milik publik, jasa milik publik, maupun pelayanan publik,\” ungkap Nur Rakhman Yusuf.
Menurutnya, Ombudsman akan menjembatani apa yang menjadi keresahan dan pengaduan dari masyarakat, karena sebetulnya itu merupakan masukan yang berharga.
\”Walaupun mungkin dalam penyelesaian masalahnya, Ombudsman tidak bisa mengintervensi keputusan yang akan diambil oleh lembaga yang bersangkutan,\” tukasnya.
Dia menambahkan, sementara komitmen kepala daerah menjadi sangat penting, karena informasi dan aduan ini harus terdistribusi ke dinas terkait.
\”Dan yang lebih penting adalah memastikan Kepala OPD dan jajarannya merespon dengan cepat apa yang menjadi keluhan masyarakat,\” kata dia.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, lanjut dia, menjadi sangat krusial. Hal ini dapat menunjukkan tingkat kepercayaan kepada pemimpin daerah yang saat ini sedang menjabat. Ketika masyarakat puas, tidak mustahil akan dipilih kembali oleh masyarakat.
\”Dalam konteks pelayanan publik, regulasi dan tata cara pelaporan dan penyelesaian masalah harus disosialisasikan, sehingga pemahaman masyarakat meningkat. Standar pelayanan harus ada kepastian agar masyarakat tidak bingung dan menimbulkan banyak pertanyaan. Selama ini, proses standar pelayanan masyarakat tidak jelas, tidak terukur dan yang lebih bahaya lagi, tidak terpublikasikan dengan baik,\” ungkapnya,
Sementara, Umar Ahmad mengharapkan sinergi ini antara Ombudsman dengan Pemerintah Daerah dapat terus berjalan, sehingga Ombudsman dapat menemani perjalanan Tulangbawang Barat menuju Tubaba.
\”Kami berharap proses-proses penyelesaian masalah yang dirangkum oleh Ombudsman dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum. Karena ada beberapa masalah yang sebetulnya bisa selesai di tingkatan konsultasi saja,\” harapnya.
Menurut Umar, beberapa masyarakat ada juga yang menemui kesulitan, tetapi sebenarnya hanya karena ketidaktahuannya mengenai birokrasi, atau terkadang masyarakat salah sasaran, misalnya laporan kepada instansi vertikal seperti listrik yang seharusnya ke PLN malah masuk ke Pemda,\” ujarnya.
Nur Rakhman Yusuf menimpali apa yang disampaikan bupati, bahwasanya Pemerintah Daerah cukup hanya dengan memiliki keinginan yang kuat saja dalam upaya penyelesaian aduan masyarakat, dan itu sudah sangat cukup.
\”Nantinya Ombudsman akan memberi masukan mengenai instrumen apa yang dibutuhkan dalam rangka pengumpulan dan penyelesaian aduan masyarakat ini,\” tutupnya.(Arie/len)
