Nyonya Lee Kembali \”Cuekin\” Pansus, Harus Panggil Paksa?

Redaksi

Selasa, 31 Juli 2018 - 16:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Vice Presiden SGC, Purwati Lee (Nyonya Lee)  kembali mangkir dari panggilan Tim Pansus Pembahasan money politic DPRD Lampung, Selasa (31/7) sore.

Absennya Nyonya Lee diikuti juga oleh Ketua DPD II Partai Golkar Bandarlampung, Yuhadi, Armen, dan Muhidin, yang sebelumnya dijadwalkan untuk hadir dalam rapat dengar pendapat, hari ini.

Selain Nyonya Lee, Yuhadi dkk, Pansus DPRD Lampung juga sebenarnya mengagendakan untuk pemanggilan Bawaslu dan KPU. Namun, kedua lembaga ini juga tidak hadir.

Menanggapi hal ini, Ketua Pansus pembahasan tingkat pidana money politik, Mingrum Gumay mengatakan pihaknya akan mengagendakan untuk memanggil kembali pihak-pihak yang absen pada hari ini, pada Jumat (10/8).

\”Ketidak hadir para saksi yang kita undang hari ini, apakah harus ada pemanggilan paksa ke depannya? Nanti kita lihat setelah tanggal 10 Agustus mendatang,\” ucap Mingrum.

Panggilan paksa menurutnya bisa saja terjadi, ketika para saksi yang namanya muncul lewat video testimoni Barlian Mansyur, tidak hadir pada 10 Agustus mendatang. \”Jadi bisa dong kalau kita minta tolong Polda untuk panggil yang bersangkutan? Gak ada salahnya toh?\”  ujar dia.

Baca Juga  KPU Bandarlampung Usulkan Pindah Pemilih Disertai Surat Tugas

Sementara itu, Tenaga ahli Pansus DPRD Lampung, Eddy Rifai mengatakan bahwa dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pasal 333 ayat 3 menyebut DPRD Provinsi dapat memanggil paksa para saksi ketika beberapa kali mangkir dari panggilan, dengan bantuan polisi.

\”Ini diperjelas dengan UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 117 ayat 3 bahwa dalam aturannya, pejabat pemprov atau warga masyarakat daerah provinsi mangkir dari tiga kali panggilan berturut turut, maka DPRD dapat melakukan panggilan paksa,\” jelasnya

Baca Juga  KPPS Tak Rapid Test Dianggap Mengundurkan Diri

Menanggapi hal ini, Politisi Partai Golkar Lampung, Ririn Kuswantari, DPRD Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa. \”UU tersebut direvisi menjadi UU no 2 tahun 2018 tentang MD4, artinya, fungsi legislasi dalam hal pemanggilan paksa tidak lagi boleh dilakukan oleh lembaga di berbagai tingkatan, kecuali DPR RI,\” tegasnya. (Rio)

Berita Terkait

Bawaslu Bandarlampung Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024
Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 
RMD Resmikan Rumah Relawan
Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba
Hanya 8 Parpol yang Terima Dana Hibah Pemkot Balam
Mantan Guru SMP Kenang Rahmat Mirzani Djausal: “Cerdas, Berakhlak, dan Aktif”
Gerindra Mantapkan Konsolidasi untuk Pemenangan Pilkada 2024 di Lampung
Ketokohan Parosil Berhasil Kantongi Rekomendasi PKB Maju Pilkada

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:04 WIB

Tantangan dan Kendala Penanganan TBC di Lampung

Jumat, 14 Juni 2024 - 14:07 WIB

IKM Lampung Didorong Kantongi Sertifikat TKDN-IK

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:45 WIB

PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:18 WIB

Program Vokasi Tingkatkan Kualitas Lulusan SMK di Lampung

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:15 WIB

Diskeswan Tingkatkan Upaya Pencegahan Penyakit Zoonosis pada Hewan Kurban

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:12 WIB

PPPA Himbau Masyarakat Berani Lapor Ketika Menjadi Korban Kekerasan

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:06 WIB

Pemprov Bakal Evaluasi PRL 2024

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:05 WIB

PLH Gubernur Lampung Pimpin Rapat Perdana, Tekankan Keberlanjutan Program Kerja

Berita Terbaru