Nunik Minta Kepala Daerah Ciptakan Program Cerdas Tangani Covid-19

Liwa (Netizenku.com): Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, meminta bupati/walikota di Lampung untuk cerdas, dalam membuat program penanganan dampak virus Covid-19. Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lampung Barat, melalui aplikasi video conference, Senin (13/4),

Chusnunia, yang akrab disapa Nunik, mengatakan saat ini virus Covid-19, berdampak terhadap ekonomi rakyat, untuk itu dalam penanganan dampaknya tidak hanya sebatas memberikan bantuan berupa sembako. Tetapi lebih kepada ekonomi berkelanjutan.

\”Sudah banyak program bantuan sembako, dalam rangka penanganan dampak virus Covid-19, tetapi untuk program jangka panjang dan berkelanjutan, diharapkan kabupaten/kota untuk lebih memperbanyak program padat karya, yang secara langsung dapat melibatkan masyarakat,\” kata Nunik.

Pada kesempatan tersebut, Nunik berharap, Pemkab Lampung Barat mencari solusi, dalam melakukan distribusi hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan oleh petani. Karena saat ini terhambatnya distribusi sayur mayur, menyebabkan kenaikan harga di wilayah perkotaan, sementara harga ditingkat petani terus mengalami penurunan.

\”Salah satu dampak virus Covid-19, adalah terganggunya alur distribusi hasil pertanian, dari daerah penghasil seperti Lampung Barat ke wilayah konsumen (pasar,red), maka untuk segera dicarikan solusi. Sebab saat ini harga sayur-mayur di daerah perkotaan sudah merangkak naik, sebaliknya di daerah penghasil harga turun,\” jelas Nunik, seraya mengapresiasi beberapa langkah yang telah dilakukan bupati dalam menghadapi wabah virus Covid-19.

Sementara Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, dari ruang rapat Pesagi Pemkab, mengharapkan melalui forum Musrenbang akan terbentuk partisipasi masyarakat pada setiap proses dan pelaksanaan pembangunan.

Dia juga menekankan kepada seluruh OPD agar pro aktif, mengajukan usulan kepada Kementerian dan Pemerintah Provinsi, baik
dana APBN, tugas pembantuan, dekonsentrasi ataupun APBD provinsi. Baik melalui sistem krisna selaras dan e-planning, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang sinergi dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.

\”Keuangan Lampung Barat sangat terbatas, sehingga tidak mungkin menyerap seluruh aspirasi masyarakat, untuk itu saya minta seluruh kepala OPD, aktif mencari dana dari pusat dan Pemprov Lampung, sehingga kita dapat berbuat maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat,\” harapnya. (Iwan/len)