Tanggamus (Netizenku.com): Pj Bupati Tanggamus Ir. Mulyadi Irsan, MT, membuka workshop pengelolaan keuangan dan pembangunan pekon tahun 2023, Selasa (28/11). Acara berlangsung di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah, Selasa (28/11/2023).
Turut hadir dalam acara yang di laksanakan di ruang rapat utama Sekretariat daerah tersebut, Ela Siti Nuryamah, S.Sos., Anggota Komisi XI DPR-RI, Dirjen Bina Pemda Kemendagri, atau yang mewakili, Kakanwil DPJb Provinsi Lampung dan Kepala BPKP Perwakilian Provinsi Lampung sebagai narasumber workshop, kemudian Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah, Para Camat, Kepala Pekon dan Pendamping Desa/Pekon.
Pj Bupati Tanggamus Ir. Mulyadi Irsan, MT., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala BPKP Perwakilan Lampung beserta jajaran, dan narasumber yang datang dari luar
Tanggamus untuk memberikan arahan, koreksi, informasi dan pengetahuan kepada peserta workshop untuk memahami masalah seputar tatakelola keuangan dan pembangunan pekon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya juga ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada BPKP Provinsi Lampung atas dilaksanakannya workshop ini. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kegiatan ini merupakan agenda yang dilakukan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, melalui suatu sinergi yang baik antara BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan dana desa yang ada di pekon yang akuntabel, dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi
pekon yang berkelanjutan,” jelasnya.
Seperti diketahui bersama sambungnya, lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk mewujudkan desa/pekon yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
“Untuk mendukung implementasi Undang-undang tersebut, kita telah banyak menerbitkan Peraturan Bupati (lebih dari 8), salah satunya mengatur tentang besaran dana transfer ke pekon yang bersumber dari APBN dan APBD,” terangnya.
Pj menambahkan, sampai 2023 ini besaran alokasi Dana Pekon di Kabupaten Tanggamus telah memenuhi pasal 72 ayat (4) UU tentang Desa, yaitu paling sedikit10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK.
“Di luar Dana Desa, Pemkab Tanggamus juga setiap tahun menggelontorkan ADP (Alokasi Dana Pekon) rata-rata Rp86 miliar/tahun, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sekitar 2-5 miliar setahun. Dengan jumlah pekon sebanyak 299 pekon, maka setiap pekon di Kabupaten Tanggamus menerima gelontoran dana transfer lebih dari Rp1 miliar rupiah,” bebernya.
Selain itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di pekon dan menambah pendapatan asli pekon, pemerintah pekon bisa membentuk BUMDes, hal ini Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun
2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan BumDes ini merupakan salah satu amanat Undang–undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa yaitu pengembangan sosial enterprise berbentuk BUMDes.
“Terkait BUMDes ini, di Kabupaten Tanggamus saat ini telah memiliki 58 BUMDes/BumPekon. Sekitar 25 BUMDes tersebut telah berbadan hukum. Omset Bumdes-Bumdes pada tahun lalu mencapai 1,34 miliar/tahun. Sebelum terkena dampak pandemi yaitu sekitar tahun 2021 omset BUMDes pernah mencapai 4,08 miliar/tahun,” tandasnya. (Arj)
