Kalau ada satu pelajaran yang terus berulang di negeri ini, mungkin bunyinya begini, ketika ada dugaan korupsi di sebuah program, yang sering terancam justru programnya, bukan koruptornya.
Lampung (Netizenku.com): Logika itulah yang tampaknya sedang ditolak oleh Aliansi Masyarakat Peduli MBG (AMAL MBG).
Mereka turun ke jalan setelah isu hukum yang menyeret Badan Gizi Nasional (BGN) makin ramai diperbincangkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi mereka, kalau memang ada oknum yang bermain-main dengan uang rakyat, ya oknumnya yang ditangkap. Jangan malah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ikut dihukum.
Dalam aksi tersebut, perwakilan pekerja SPPG Bakung Kecamatan Teluk Barat, Kota Bandar Lampung, ia mendesak Kejaksaan Agung dan KPK untuk tidak sekadar mengintip dari kejauhan. Mereka meminta dugaan penyelewengan diusut sampai tuntas, sampai akar-akarnya.
Namun ada satu garis tegas yang mereka tarik, membersihkan rumah bukan berarti merobohkan bangunannya.
“Penjarakan koruptornya, bukan programnya yang di berhentikan,” ujarnya saat orasi di Kawasan Tugu Adipura Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).
Dari atas mobil komando, orator bahkan menyuarakan kegelisahan yang mungkin juga dirasakan banyak orang.
“Jangan program MBG nya yang ditutup, tetapi korupsinya yang diberantas. Penjarakan koruptornya, tindas korupsinya!” Tegasnya.
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi pesannya cukup jelas. Masyarakat tidak sedang membela korupsi. Mereka justru meminta korupsi diberantas habis-habisan. Hanya saja, jangan sampai pemberantasan itu berujung pada hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat program yang memang dibutuhkan.
Sebab kalau ada murid yang mencontek saat ujian, yang seharusnya dikeluarkan dari ruang kelas adalah si pencontek. Bukan sekolahnya yang ditutup.
Karena pada akhirnya, publik ingin melihat dua hal berjalan bersamaan, koruptor diproses tanpa ampun, sementara program yang menyangkut kebutuhan rakyat tetap berjalan tanpa gangguan. (*)
