Bandarlampung – Lampung kembali mencatat prestasi gemilang. Di tengah tekanan fiskal dan efisiensi anggaran yang membuat pelaksanaan operasi pasar tidak seintensif tahun-tahun sebelumnya, provinsi ini justru berhasil menjaga kestabilan harga dan mencatat inflasi terendah secara nasional pada Oktober 2025, yakni hanya sebesar 0,30 persen. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa efektivitas bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga tentang koordinasi yang solid, langkah yang tepat, dan kepemimpinan yang sigap di lapangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini. “Alhamdulillah, operasi pasar masih berjalan. Tahun ini masih ada dua kali lagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Secara teknis kegiatan dilakukan Disperindag, yang sudah menggelar puluhan titik operasi pasar di berbagai wilayah,” ujarnya optimis, Rabu, 12 November 2025.
Ia menambahkan, upaya menjaga harga tidak hanya mengandalkan satu instrumen. Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh elemen bergerak melalui berbagai langkah konkret. Selain operasi pasar, terdapat Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTH), serta Toko Pengendali Inflasi di kawasan Natar yang menjadi pusat kendali harga bahan pokok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Intinya, semua bergerak. TPID, Disperindag, DKPTH, Bulog, dan bahkan TP PKK Provinsi Lampung ikut berperan aktif,” ujar Marindo.
Ia mencontohkan, peran Ketua TP PKK Provinsi Lampung yang aktif mengkampanyekan ketahanan keluarga melalui gerakan menanam cabai dan sayuran di pekarangan rumah. Gerakan kecil itu, katanya, memberi efek besar bagi stabilitas harga di tingkat rumah tangga.
Bank Indonesia (BI) uga mensupport penuh melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Capaian Lampung mendapat apresiasi langsung dari Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Amalia menilai keberhasilan Lampung menjaga inflasi rendah tidak lepas dari konsistensi pemerintah daerah dalam mengendalikan harga pangan dan memastikan distribusi barang berjalan lancar.
Sementara itu, data BPS memperkuat optimisme tersebut. Inflasi nasional hingga Oktober 2025 masih terkendali di kisaran 2,5 ± 1 persen, namun beberapa provinsi lain mencatat tekanan harga lebih tinggi. Sumatera Barat 3,87 persen, Riau 3,85 persen, dan Aceh 3,58 persen.
Di antara 38 provinsi, Lampung menjadi daerah dengan inflasi terendah, hanya bersanding dengan Papua yang mengalami deflasi.
Bahkan sebelumnya, pada Agustus 2025, Lampung sempat mencatat deflasi bulanan sebesar -1,47 persen, menjadi yang terendah kedua secara nasional. Secara tahunan, inflasi Lampung hanya 1,05 persen (yoy), jauh di bawah rata-rata nasional 2,31 persen, sementara secara kumulatif bahkan membukukan deflasi -0,08 persen (ytd). Ini adalah tren langka di tengah tekanan harga global.
Menurut Marindo, capaian ini merupakan hasil kerja bersama dan komitmen untuk terus hadir di lapangan, menjaga pasokan, dan mengawal distribusi barang.
“Keberhasilan ini bukan hanya milik pemerintah, tapi hasil gotong royong semua pihak. Kami optimistis, tren positif ini akan terus terjaga demi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” tegasnya.
Dalam setiap rapat koordinasi, Marindo kerap menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan ekonomi dan kepedulian sosial. Ia menyadari bahwa stabilitas harga tidak hanya soal angka, tetapi tentang rasa aman masyarakat ketika berbelanja di pasar tanpa khawatir harga melonjak.
Dengan inflasi terkendali, daya beli terjaga, dan semangat kolaborasi yang terus menguat, Lampung menutup tahun 2025 dengan catatan membanggakan sebagai daerah efisien yang tetap stabil.***
