Harga singkong di Lampung yang terus terpuruk membuat pemerintah daerah mencari jalan keluar baru. Gubernur Rahmat Mirzani mendorong petani mulai beralih menanam padi dan jagung yang dinilai lebih menguntungkan. Arahan ini terkesan realistis karena kedua komoditas tersebut memiliki harga dasar yang dijamin pemerintah. Namun di lapangan, peralihan tanaman pangan bukan perkara mudah sebab infrastruktur air masih minim, lahan singkong mayoritas tadah hujan, dan biaya investasi untuk irigasi sangat besar.
Anjloknya harga singkong membuat keresahan petani kian mendalam. Kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan harga dasar Rp1.350 per kilogram belum mampu menjadi penyangga. Pabrikan masih menolak dengan alasan mutu rendah, sementara harga tapioka internasional tetap lemah. Kondisi ini menempatkan Pemerintah Provinsi Lampung dalam dilema, apakah terus mempertahankan singkong sebagai komoditas unggulan atau membuka jalan baru bagi petani.
Di tengah kebuntuan itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani memberikan arahan yang dianggap lebih realistis. Ia mendorong petani beralih menanam tanaman pangan lain seperti padi dan jagung. Pertimbangannya sederhana, harga dua komoditas itu dijamin oleh pemerintah sehingga risiko gejolak pasar relatif kecil dibanding singkong. Secara makro, kebijakan ini juga selaras dengan program ketahanan pangan nasional.
Namun, alih komoditas tidak bisa dilakukan seketika. Tantangan paling besar adalah ketersediaan air. Lahan singkong di Lampung sebagian besar berada di kawasan tadah hujan yang jauh dari jaringan irigasi teknis. Untuk mengubahnya menjadi sawah atau ladang jagung, diperlukan investasi besar dalam bentuk sumur bor, pompanisasi, dan bendungan kecil. Tanpa itu, imbauan alih tanam berpotensi menambah beban petani yang sudah terjepit oleh harga singkong murah.
Selain infrastruktur air, masalah lain adalah kesiapan petani. Bertahun-tahun menanam singkong, mereka membangun keterampilan dan jaringan pasar tersendiri. Peralihan ke padi atau jagung berarti butuh adaptasi teknologi, bibit, hingga akses pasar yang baru. Tanpa pendampingan intensif, perubahan pola tanam bisa memicu kerugian di tahun-tahun awal.
Jalan Tengah bagi Pemprov Lampung
Jika alih komoditas dianggap solusi strategis, Pemprov Lampung perlu menyiapkan beberapa langkah konkret. Peta Ulang Lahan untuk mengidentifikasi lahan singkong mana saja yang potensial dialihkan ke padi atau jagung, terutama yang dekat dengan sumber air atau mudah dibangun irigasi sederhana.
Penting menyiapkan infrastruktur air secara masif melalui program sumur bor dan jaringan irigasi. Tanpa air, padi dan jagung hanya akan menjadi retorika.
Selain itu perlu adanya subsidi benih unggul, pupuk, dan pelatihan bagi petani perlu diberikan secara masif agar transisi tidak menyulitkan. Pemprov juga harus memastikan akses pasar bagi jagung dan padi Lampung, misalnya lewat kerja sama dengan Bulog, industri pakan, dan penggilingan padi.
Perubahan tidak harus dilakukan secara total. Bisa dimulai dengan diversifikasi sebagian lahan singkong tetap dipertahankan, sebagian lagi dicoba untuk padi atau jagung.
Realistis tapi Butuh Modal Besar
Arah kebijakan untuk mendorong petani alih komoditas memang terkesan lebih logis dibanding mempertahankan singkong yang harganya terus tertekan. Namun, tanpa dukungan modal besar untuk infrastruktur, arahan ini sulit diwujudkan. Pemprov Lampung perlu menggandeng pemerintah pusat, BUMN, dan swasta untuk membiayai transisi besar-besaran ini.
Jika langkah itu berhasil, Lampung bisa keluar dari bayang-bayang gejolak harga singkong dan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun jika hanya berhenti sebagai imbauan tanpa eksekusi nyata, petani akan kembali menanggung beban, dan potensi unjuk rasa tetap menghantui.
Perbandingan Proyeksi Keuntungan Petani
1. Singkong (Risiko tinggi karena harga fluktuatif, pasar dikendalikan pabrikan, dan bergantung pada harga tapioka dunia.)
– Produktivitas rata-rata: 20–25 ton per hektar per tahun (sekali panen, umur 8–10 bulan).
– Harga jual saat ini: Rp900 – Rp1.200/kg (di bawah harga dasar Rp1.350/kg).
– Pendapatan kotor: Rp18–30 juta/ha.
– Biaya produksi: Rp8–10 juta/ha.
– Keuntungan bersih: Rp10–20 juta/ha per tahun.
2. Padi (Lebih stabil karena ada harga pembelian pemerintah (HPP) lewat Bulog, tapi syaratnya harus tersedia air.)
– Produktivitas rata-rata: 5–6 ton gabah kering giling (GKG) per hektar per musim.
– Jumlah musim tanam: 2 kali setahun (di lahan beririgasi baik).
– Harga jual: Rp6.000 – Rp6.500/kg GKG.
– Pendapatan kotor: Rp60–78 juta/ha per tahun.
– Biaya produksi: Rp20–25 juta/ha per tahun.
– Keuntungan bersih: Rp35–50 juta/ha per tahun.
3. Jagung (Pasar relatif terjamin karena industri pakan ternak, ditopang kebijakan impor yang biasanya dikendalikan ketat pemerintah.)
3. Jagung (Pasar relatif terjamin karena industri pakan ternak, ditopang kebijakan impor yang biasanya dikendalikan ketat pemerintah.)
– Produktivitas rata-rata: 6–8 ton pipilan kering per hektar per musim.
– Jumlah musim tanam: 2 kali setahun (di lahan dengan air cukup).
– Harga jual: Rp4.500 – Rp5.000/kg.
– Pendapatan kotor: Rp54–80 juta/ha per tahun.
– Biaya produksi: Rp15–20 juta/ha per tahun.
– Keuntungan bersih: Rp30–45 juta/ha per tahun
