Lampung Masih Bisa Pilgub Ulang

Redaksi

Rabu, 25 Juli 2018 - 15:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Pakar Hukum Universitas Lampung, Dr. Eddy Rifai SH, MH menilai jika Paslon nomor 3, Arinal-Nunik masih memungkinkan untuk dibatalkan kemenangannya di Pilgub 27 Juni lalu.

Hal ini, kata Eddy, apabila gugatan paslon 1 dan 2 terpenuhi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan menyatakan jika dugaan money politics yang dilakukan oleh Paslon Arinal-Nunik, memenuhi unsur TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif).

\”Soal perkara di MK lebih ke substansi, misalnya soal money politik, TSM atau tidaknya. Jadi, putusan MK tidak harus ketiganya (Terstruktur, Sistematis atau Masif). Sebab, salah satunya saja memenuhi unsur, paslon yang terbukti bisa didiskualifikasi,\” ujar Eddy, yang juga tenaga ahli Pansus Pembahasan money politic DPRD Lampung ini, Rabu (25/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat diwawancarai juga, Eddy menjelaskan pengertian TSM. \”Untuk Terstruktur, artinya melibatkan PNS atau lembaga penyelenggara pemilu. Kalau Sistematis artinya melihat dari pola, misalnya dalam money politik dilihat dari struktur partai. Sedangkan Masif, artinya lebih dari 50 persen Kabupaten/kota se- Lampung,\” jelasnya.

Dirinya lagi-lagi menegaskan, Putusan MK tidak harus ketiganya terpenuhi, karena apabila salah satunya saja terbukti, maka MK sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut merupakan money politics yang TSM.

\”Misalnya masif saja, MK bisa memutuskan TSM, seperti halnya di Waringin Barat, atau di Tangerang, paslon yang terbukti bisa didiskualifikasi dan dilakukan pilgub ulang,\” pungkasnya. (Red)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 12:55 WIB

DPRD Lampung Apresiasi Program Pupuk Organik Cair, Dinilai Tingkatkan Hasil Panen

Kamis, 9 Juli 2026 - 12:47 WIB

Mikdar Ilyas, Liburnya Program MBG Berdampak pada Harga Hasil Pertanian di Lampung

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:07 WIB

Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB

Selasa, 7 Juli 2026 - 16:14 WIB

Gubernur Lampung Dorong POC dan Hilirisasi Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Selasa, 7 Juli 2026 - 16:05 WIB

Mirzani, Petani Harus Nikmati Hasil, Bukan Hanya Menanggung Risiko

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:11 WIB

Imelda Minta Publik Bijak Sikapi Informasi Gunung Anak Krakatau

Senin, 6 Juli 2026 - 21:06 WIB

Elly Wahyuni Minta Disdik Tegas terhadap Sekolah yang Paksa Siswa Beli Seragam

Senin, 6 Juli 2026 - 15:32 WIB

Wahrul Fauzi Siap Maju Pimpin Karang Taruna Lampung, Usung Pemberdayaan Pemuda dan 1.000 UMKM

Berita Terbaru

Pringsewu

Wabup Pringsewu Gelar Penetrasi Pasar Kendalikan Inflasi

Kamis, 9 Jul 2026 - 11:16 WIB

Bandarlampung

Disdikbud Bandar Lampung Fasilitasi Siswa Tak Lolos PPDB

Kamis, 9 Jul 2026 - 00:05 WIB