Lampung (Netizenku.com): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, menandatangani perjanjian kerja sama untuk pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), Jumat (2/11/2018).
\”Kerja sama dengan DJP untuk mempermudah identifikasi nomor kependudukan,\” ujar Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Saat ini memang sedang dilakukan transisi untuk nomor pokok wajib pajak (NPWP) agar bisa terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”Sekarang sedang masa transisi. Ke depan dengan NIK saja sudah terintegrasi semuanya. Namanya single identity number,\” jelas Zudan.
Dia menargetkan integrasi itu bisa dilakukan paling cepat empat hingga lima tahun.
Saat ini masalahnya adalah setiap lembaga memiliki basis data masing-masing, yang membutuhkan waktu untuk menyatukannya.
Sementara Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menjelaskan, dengan nomor tunggal maka akan mempermudah DJP dalam mendapatkan informasi terkait perpajakan.
\”Ini akan membantu kami dari DJP dalam memperbarui data dan memastikan data akurat, serta tak ada duplikasi,\” ujarnya.
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dapat terus menerima hak akses dan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan perpajakan.
Data kependudukan yang tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta alamat.
Data yang diterima Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan digunakan untuk sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam rangka pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak (WP), melengkapi database Master File WP, serta mendukung kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. (dtc/lan)
