Pesawaran (Netizenku.com): Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, Anca Martha Utama, membantah jika proyek pengadaan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) untuk 69 Sekolah Dasar di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8 miliar dari DAK dikerjaan tidak sesuai dengan juknis kementrian pendidikan.
Menurutnya dari proyek ini ada pemutusan kontrak dari penyedia pertama, lantaran hingga batas kontrak yang ditentukan berakhir barang yang diminta belum tersedia.
“Jadi gini prosesnya sudah kita coba menggunakan produk dalam negeri dengan anggaran penyedia yang pertama, Tapi hampir lima bulan sampai kontrak berakhir kondisi barang belum juga tersedia, dengan keterangan barang yang kita minta masih dalam proses pengiriman dari cina,” bantah Anca, Kamis (2/12).
Maka dari itu ditegaskan Anca, lantaran mereka si penyedia awal sampai batas akhir kontrak tidak mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan, maka dilakukan pemutusan kontrak.
“Langkah yang kita ambil, pertimbangannya kita pilih mengingat terdesak realisasi DAK,” ungkapnya.
Dijelaskannya, mengapa pihaknya lebih memilih menggunakan brand dell, pertimbanganya selain memang barangnya sudah tersedia, produk tersebut juga memiliki penjumlahan nilai TKDN tidak nol persen seperti yang disebutkan.
“Itukan pengadaan E katalog, artinya sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari LKPP, dari sekian puluh barang yang ada di LKPP itu yang tersedia di dasbot kita pilih yang bagus kualitasnya maupun speknya, dan harganya pun sama dengan produk yang kita putus kontraknya,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengutarakan, semestinya untuk proses pemesanan melalui E katalog itu tidak mengabiskan waktu begitu lama hanya butuh waktu dua minggu hingga 10 hari.
“Inikan kita kontrak di akhir November di pertengahan sedangkan kita di deadline pertengahan Desember kita harus selesai. Jadi kita ambil mana barang yang bagus, mana barang yang ready dan harganya sama, 10 hari selesai, sedangkan penyedia yang lama 4 bulan lebih barangnya belum juga dikirim,” sesalnya.
Diberitakan sebelumny, proyek pengadaan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) untuk 69 Sekolah Dasar di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8 miliar dari DAK diduga dikerjaan tidak sesuai dengan juknis kementrian pendidikan, yang mewajibkan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 persen.
Namun yang terjadi, proyek E Katalog yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Pesawaran ini, malah menggunakan produk impor yang nilai TKDNnya nol persen, tidak diketahui atau tidak ada. (Soheh/len)
