Junaidi Auly: Krusial, Tenaga Kerja Sektor Pertanian Menurun

Redaksi

Minggu, 1 Desember 2019 - 19:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (Netizenku.com): Sektor pertanian merupakan lahan berusaha utama dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia. Menurut data BPS, pada Agustus 2019 jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (secara luas) mencapai 34,58 juta atau sekitar 27,33% dari total tenaga kerja.

Jumlah tersebut turun sekitar 1,12 juta tenaga kerja dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena jumlah tenaga kerja semakin menurun dan dapat memengaruhi ketahanan pangan nasional.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly melihat penurunan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi fenomena yang harus diperhatikan pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Persoalan ini krusial, karena menentukan peranan sektor pertanian ke depan. jelas Junaidi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, (Kamis (28/11).

Penurunan tenaga kerja di sektor pertanian, memang sejalan dengan penurunan kontribusinya terhadap PDB. Beberapa tahun lalu, sektor ini berkontribusi sekitar 25% terhadap PDB, sekarang sudah di bawah 20%.

Sementara itu lanjut Junaidi, pemerintah seharusnya lebih paham dan reponsif terkait penurunan tenaga kerja pada sektor pertanian. Beberapa Indikator kesejahteraan sektor pertanian kenyataannya cenderung belum ada perbaikan.

“Misalnya NTP (Nilai Tukar Petani) yang tidak kunjung  membaik, belum lagi upah buruh di sektor pertanian juga tumbuh lebih rendah dibandingkan pergerakan inflasi nasional maupun inflasi pedesaan. Pada bagian lain, pembiayaan ke sektor pertanian juga relatif rendah, baik dari sektor perbankan maupun penanaman modal. Hal inilah yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” tutup Junaidi. (Leni)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 17:15 WIB

Gubernur Mirza: Pemimpin Harus Pahami Pasal 33 UUD 1945 untuk Sejahterakan Rakyat

Jumat, 11 September 2026 - 19:03 WIB

Pemprov Lampung Bentuk FKLPID, Perkuat Sinergi Dunia Industri dan Pendidikan

Jumat, 11 September 2026 - 19:00 WIB

BULOG Pastikan Bantuan Pangan Beras Menjangkau Masyarakat Lampung Selatan

Jumat, 11 September 2026 - 01:50 WIB

APBD Perubahan 2026 Lampung Difokuskan Perkuat Program Prioritas dan Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 11 September 2026 - 01:48 WIB

Gubernur Mirza Dorong KDMP Pangkas Rantai Distribusi Beras di Lampung

Jumat, 11 September 2026 - 01:45 WIB

Pemprov Lampung Lepas 57 Kafilah MTQ Nasional XXXI ke Jawa Tengah

Jumat, 11 September 2026 - 01:43 WIB

Pemprov Lampung Gelar Salat Istisqa di Tengah Kemarau dan Erupsi Gunung Anak Krakatau

Jumat, 11 September 2026 - 01:28 WIB

Gubernur Lampung Dukung FGD Nasional Jalan Tol Digelar di Lampung

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

Sekda Tubaba Tekankan Ketelitian Belanja Hibah dalam Penyusunan APBD 2027

Jumat, 11 Sep 2026 - 20:41 WIB