JPPR Lampung: KPU Harus Buka Data Perseorangan Penyumbang Dana Kampanye

Redaksi

Senin, 2 November 2020 - 20:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah (tengah) menerima laporan Koorwil Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Lampung, Erfan Zain, Senin (19/10). Foto: Netizenku.com

Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah (tengah) menerima laporan Koorwil Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Lampung, Erfan Zain, Senin (19/10). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung membuka data penyumbang dana kampanye yang bersumber dari perseorangan.

Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah JPPR Provinsi Lampung Erfan Zain saat membaca pengumuman Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung di situs KPU Kota setempat.

\”Ada hal yang tidak dipublish, entah itu untuk menjaga dia (calon) secara pribadi biar aman atau apa, ini yang sampai sekarang aku juga enggak mengerti kenapa calon seolah-olah menutupi sumbangan dana kampanye seperti yang dari partai politik itu tidak ada. Seolah-olah ada yang ditutup-tutupi,\” kata Erfan di Bandarlampung, Senin (2/11).

Baca Juga  Khaidarmansyah Terindikasi Langgar MoU KASN & Bawaslu serta SKB

Dia menilai seharusnya KPU membuka kepada masyarakat umum terkait data perseorangan yang memberikan dana kampanye kepada calon agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi warga untuk menentukan pemimpin.

\”Ini hak masyarakat Bandarlampung, mereka harus tahu, calon ini didukung oleh siapa dan di belakangnya ada siapa, dibantu oleh siapa. Ini juga menjadi poin pertimbangan bagi masyarakat ketika mau memilih,\” ujar dia.

\”Jangan sampai nanti, misal, ada kepentingan lain selain kepentingan masyarakat. Ada cukong-cukong lain yang membantu tetapi tidak disebutkan namanya. Harusnya dibuka sajalah, agar masyarakat tahu yang membiayai dia keliling kampanye itu siapa.\”

Di samping tidak transparannya data perseorangan penyumbang dana kampanye, Erfan juga menyoroti nilai LPSDK yang disampaikan calon.

Baca Juga  PDIP Pringsewu Rapatkan Barisan Menangkan Herman-Sutono

\”Kalau kami membaca yang di web KPU Bandarlampung, kami melihat agak tidak masuk akal dengan apa yang dikeluarkan paslon hari ini dengan kegiatan kampanye calon yang dilakukan,\” katanya.

Erfan menilai penyerahan LPSDK calon kepada KPU Bandarlampung masih sebatas syarat administrasi.

\”Menurutku ada beberapa ketimpangan, ada yang disembunyikan, lebih tepatnya begitu. Apalagi beberapa hari yang lalu, reklame-reklame itu, dengan dana kampanye yang dilaporkan menurutku ada hal yang tidak sesuai di situ. Masa iya enggak ada sama sekali yang membantu dia,\” ujarnya.

\”Alat peraga kampanye yang dia bagikan itu darimana asalnya. Hal-hal ini yang menurut aku ada ketimpangan. Masyarakat selain melihat visi misi calon, juga harus melihat di belakang calon itu ada siapa. Dan menurutku itu hak publik untuk tahu sebenarnya,\” tutup Erfan.

Baca Juga  Pemkot-DPRD Bandarlampung Sepakati MoU KUP PPAS Perubahan APBD 2021

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah juga menyampaikan hal senada, calon harus menyesuaikan pengeluaran dana kampanye dengan jumlah kegiatan mereka di dalam pelaporan dana kampanye kepada KPU.

“Dalam satu kegiatan itu menghabiskan dana berapa, harus dilaporkan melalui rekening khusus dana kampanye yang telah dibuat oleh calon,” ujarnya.

Kesesuaian antara dana kampanye yang dilaporkan dengan banyaknya kegiatan calon di lapangan menjadi fokus pengawasan Bawaslu.

“Jangan sampai tidak ada kesesuaian antara banyaknya kegiatan dengan dana yang dikeluarkan,” katanya. (Josua)

Berita Terkait

Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA
Ratusan Warga Antusias Ikuti Senam Sehat Iyay Mirza
BPM Bergerak Sosialisasikan RMD
Sapa RMD Bersinergi dengan Program Iyay Mirza untuk Menghidupkan UMKM dan Mengurangi Pengangguran
Bawaslu Lampung Imbau Masyarakat Tetap Rukun Meski Berbeda Pilihan 
Deklarasi Pekon Pengawasan Partisipatif, Upaya Bawaslu Tingkatkan Partisipatif Masyarakat 
Bawaslu Lampung Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Lamtim 
Walikota Minta ASN dan Warga Waspada Politik Uang

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:02 WIB

Pemprov Bakal Gelar Upacara Peringatan Kemerdekaan ke 79 di Kota Baru

Rabu, 17 Juli 2024 - 15:43 WIB

Pj Gubernur Lampung: ASN Harus Memiliki Kemauan Untuk Maju

Rabu, 17 Juli 2024 - 15:30 WIB

Pj Gubernur Lampung Dorong Pengembangan Subsektor Peternakan

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:40 WIB

Pj Gubernur Lampung Kukuhkan Mighrul Lappung Bersatu

Selasa, 16 Juli 2024 - 16:27 WIB

Pj Gubernur Lampung Dorong Komitmen Serius dalam Pengelolaan PKB dan BBNKB

Selasa, 16 Juli 2024 - 15:16 WIB

Hingga Saat Ini Tidak Ditemukan Kecurangan PPDB di Lampung

Senin, 15 Juli 2024 - 15:43 WIB

Ombudsman Lampung Atensi Tidak Terjadi Perundungan Selama MPLS

Senin, 15 Juli 2024 - 15:39 WIB

Pj Gubernur Lampung Tinjau OJK dan Bank Lampung

Berita Terbaru

Pj Bupati Tubaba M Firsada, memberi arahan kepada para ASN di lingkup Pemkab setempat pada apel bulanan, Rabu (17/7/2024). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Sepekan, Tubaba Raih Berbagai Prestasi Tingkat Nasional

Rabu, 17 Jul 2024 - 20:39 WIB

Lampung Tengah

Tim Divkum Polri Pantau Implementasi HAM di Polres Lampung Tengah

Rabu, 17 Jul 2024 - 18:20 WIB