Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Bandarlampung, dr Aditya M Biomed, meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota tidak terburu-buru membuka sekolah usai masa belajar dalam jaringan (daring) berakhir pada 31 Oktober mendatang.
\”Saya minta jangan buru-buru membuka sekolah, harus ada adjustmen (penyesuaian) yang jelas, kalau 31 Oktober itu bukan target-targetan lho,\” kata dr Aditya di Bandarlampung, Senin (31/8).
Dokter Aditya merujuk pada kebijakan gugus tugas yang telah melakukan perpanjangan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring hingga tiga kali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”Dasarnya apa (membuka sekolah)? Apa kurvanya sudah landai? Kita tiap hari se-Indonesia kasus terkonfirmasi positif semakin gila-gilaan. Kalau bisa jangan ditarget tapi harus benar-benar ada riset yang jelas,\” ujarnya.
Dia mengingatkan kasus kematian anak yang disebabkan virus korona di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia.
\”Cobalah diajak atau gandeng praktisi dan akademisi, serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang memang banyak datanya,\” katanya.
Oleh karena itu dia menyarankan sebelum memulai KBM tatap muka, agar meminta gugus tugas menanyakan kesiapan sekolah dalam menerapkan Protokol Kesehatan serta menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat.
\”Saya pernah mengatakan harus kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat, harus ada semacam sosialisasi. Bila perlu ada pilot project. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Mereka sudah kerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas sehingga cepat penanganannya,\” urainya.
Dokter Aditya yang juga Kepala UTD PMI Lampung ini berharap gugus tugas memiliki road map agar penanganan pandemi Covid-19 lebih terukur dan terarah, tidak membabi buta
seperti membuka daerah pariwisata.
Dia menilai penularan Covid-19 di Bandarlampung, yang berasal dari luar daerah, tak lepas dari kebijakan pemerintah daerah yang membuka pariwisata.
\”Dulu awal-awalnya kan kita pernah mendapat sosialisasi membuka pariwisata. Dijamin protokol kesehatannya, akhirnya kita oke. Karena mereka bilang ekonomi sudah kolaps.\”
\”Namun di pantai, orang-orang enggak pakai masker, anak-anak kumpul ramai-ramai. Itu juga jadi ngeri gitu lho,\” katanya.
Penegakan protokol kesehatan di tempat wisata harus tegas, lanjut dia, tidak hanya sebatas pada acara seremonial.
Pengunjung cuma waktu masuk saja diperiksa suhu tubuh, dan pakai masker, tapi di dalam mereka berbaur menjadi satu.
\”Sori saya harus bilang, langkah gugus tugas dalam menangani wabah Covid-19 belum terukur dan terarah. Ya betul, gugus tugas kota gagal mengendalikan wabah Covid-19,\” sesalnya.
Dia meminta agar dilakukan evaluasi dan menjalankan tindakan korektif. Secara pribadi, lanjutnya, penanganan Covid-19 tidak cukup hanya menunggu kurva turun, harus ada aksi yang lebih nyata, keras dan tegas.
\”Sementara kita sifatnya pasif dan defensif atau bertahan, apalagi kita sebagai tempat tujuan wisata kan ngeri juga jadinya. Menjadi simalakama ketika penularan Covid-19 berasal dari luar, malah kita membuka daerah wisata,\” ujarnya.
Dia menilai di satu sisi pemerintah menyadari masyarakat butuh makan dengan menjalankan bisnis wisata, namun di sisi lain pandemi Covid-19 makin tidak selesai.
\”Makanya kita harus melakukan tindakan khusus yang lebih mengarah kepada akar masalah agar tidak berlarut-larut. Kalau memang mau konsekuen, pembukaan tempat pariwisata, protokol kesehatannya harus diterapkan. Ada petugasnya, jadi pihak-pihak yang mempunyai usaha di bidang itu harus tanggung jawab dong. Kalau tidak kita menjadi bulan-bulanan Covid-19,\” pungkasnya. (Josua)
