IDI Bandarlampung: Gugus Tugas Harus Punya Target

Redaksi

Senin, 31 Agustus 2020 - 22:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Bandarlampung, dr Aditya M Biomed. Foto: Netizenku.com

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Bandarlampung, dr Aditya M Biomed. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Bandarlampung, dr Aditya M Biomed, meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota tidak terburu-buru membuka sekolah usai masa belajar dalam jaringan (daring) berakhir pada 31 Oktober mendatang.

\”Saya minta jangan buru-buru membuka sekolah, harus ada adjustmen (penyesuaian) yang jelas, kalau 31 Oktober itu bukan target-targetan lho,\” kata dr Aditya di Bandarlampung, Senin (31/8).

Dokter Aditya merujuk pada kebijakan gugus tugas yang telah melakukan perpanjangan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring hingga tiga kali.

\”Dasarnya apa (membuka sekolah)? Apa kurvanya sudah landai? Kita tiap hari se-Indonesia kasus terkonfirmasi positif semakin gila-gilaan. Kalau bisa jangan ditarget tapi harus benar-benar ada riset yang jelas,\” ujarnya.

Dia mengingatkan kasus kematian anak yang disebabkan virus korona di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia.

Baca Juga  Besok, Gugus Tugas Covid-19 Rapid Test Massal

\”Cobalah diajak atau gandeng praktisi dan akademisi, serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang memang banyak datanya,\” katanya.

Oleh karena itu dia menyarankan sebelum memulai KBM tatap muka, agar meminta gugus tugas menanyakan kesiapan sekolah dalam menerapkan Protokol Kesehatan serta menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat.

\”Saya pernah mengatakan harus kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat, harus ada semacam sosialisasi. Bila perlu ada pilot project. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Mereka sudah kerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas sehingga cepat penanganannya,\” urainya.

Dokter Aditya yang juga Kepala UTD PMI Lampung ini berharap gugus tugas memiliki road map agar penanganan pandemi Covid-19 lebih terukur dan terarah, tidak membabi buta
seperti membuka daerah pariwisata.

Dia menilai penularan Covid-19 di Bandarlampung, yang berasal dari luar daerah, tak lepas dari kebijakan pemerintah daerah yang membuka pariwisata.

Baca Juga  Pemkot Balam Fokuskan Bangun Jalan pada 2023

\”Dulu awal-awalnya kan kita pernah mendapat sosialisasi membuka pariwisata. Dijamin protokol kesehatannya, akhirnya kita oke. Karena mereka bilang ekonomi sudah kolaps.\”

\”Namun di pantai, orang-orang enggak pakai masker, anak-anak kumpul ramai-ramai. Itu juga jadi ngeri gitu lho,\” katanya.

Penegakan protokol kesehatan di tempat wisata harus tegas, lanjut dia, tidak hanya sebatas pada acara seremonial.

Pengunjung cuma waktu masuk saja diperiksa suhu tubuh, dan pakai masker, tapi di dalam mereka berbaur menjadi satu.

\”Sori saya harus bilang, langkah gugus tugas dalam menangani wabah Covid-19 belum terukur dan terarah. Ya betul, gugus tugas kota gagal mengendalikan wabah Covid-19,\” sesalnya.

Dia meminta agar dilakukan evaluasi dan menjalankan tindakan korektif. Secara pribadi, lanjutnya, penanganan Covid-19 tidak cukup hanya menunggu kurva turun, harus ada aksi yang lebih nyata, keras dan tegas.

Baca Juga  PPKM Darurat Gagal Kendalikan Covid-19 di Bandarlampung

\”Sementara kita sifatnya pasif dan defensif atau bertahan, apalagi kita sebagai tempat tujuan wisata kan ngeri juga jadinya. Menjadi simalakama ketika penularan Covid-19 berasal dari luar, malah kita membuka daerah wisata,\” ujarnya.

Dia menilai di satu sisi pemerintah menyadari masyarakat butuh makan dengan menjalankan bisnis wisata, namun di sisi lain pandemi Covid-19 makin tidak selesai.

\”Makanya kita harus melakukan tindakan khusus yang lebih mengarah kepada akar masalah agar tidak berlarut-larut. Kalau memang mau konsekuen, pembukaan tempat pariwisata, protokol kesehatannya harus diterapkan. Ada petugasnya, jadi pihak-pihak yang mempunyai usaha di bidang itu harus tanggung jawab dong. Kalau tidak kita menjadi bulan-bulanan Covid-19,\” pungkasnya. (Josua)

Berita Terkait

Pemerintah Provinsi Lampung Percepat Pembangunan Kawasan Kotabaru
Pj Sekda Provinsi Lampung Buka Workshop Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP)
Peringati HUT Ke-25 DWP Provinsi Lampung dan Hari Ibu, Pj. Ketua DWP Gelar Bakti Sosial
Semarak Lomba HUT Ke-25 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Ajang Silaturahmi dan Kekompakan sesama Anggota
Pj. Sekdaprov Lampung Buka Rakor TKPK 2024, Sinergi dan Inovasi untuk Tekan Kemiskinan
Tiga Anggota PWI Lambar Wisuda Program Beasiswa UBL
Energi dan Investasi, Pengusaha Butuh Kepastian Ketersediaan Listrik
Catatan AMSI Lampung atas Anugerah Keterbukaan Informasi

Berita Terkait

Jumat, 6 Desember 2024 - 17:29 WIB

Pemerintah Provinsi Lampung Percepat Pembangunan Kawasan Kotabaru

Jumat, 6 Desember 2024 - 17:24 WIB

Pj Sekda Provinsi Lampung Buka Workshop Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP)

Kamis, 5 Desember 2024 - 20:28 WIB

Semarak Lomba HUT Ke-25 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Ajang Silaturahmi dan Kekompakan sesama Anggota

Kamis, 5 Desember 2024 - 20:24 WIB

Pj. Sekdaprov Lampung Buka Rakor TKPK 2024, Sinergi dan Inovasi untuk Tekan Kemiskinan

Kamis, 5 Desember 2024 - 16:42 WIB

Tiga Anggota PWI Lambar Wisuda Program Beasiswa UBL

Kamis, 5 Desember 2024 - 11:53 WIB

Energi dan Investasi, Pengusaha Butuh Kepastian Ketersediaan Listrik

Kamis, 5 Desember 2024 - 11:21 WIB

Catatan AMSI Lampung atas Anugerah Keterbukaan Informasi

Kamis, 5 Desember 2024 - 11:17 WIB

Muhtadi Sebut Kondisi Politik Pengaruhi Investasi di Bandarlampung

Berita Terbaru

Bandarlampung

Pemerintah Provinsi Lampung Percepat Pembangunan Kawasan Kotabaru

Jumat, 6 Des 2024 - 17:29 WIB

E-Paper

Lentera Swara Lampung | Jumat, 6 Desember 2024

Kamis, 5 Des 2024 - 22:15 WIB