Aktivitas Tambang PT KBU Ditutup Pemprov

Redaksi

Rabu, 13 Maret 2019 - 16:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung lakukan penutupan sementara operasional tambang emas di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Pesawaran yang dilakukan PT. Karya Bukit Utama (KBU).

Teguran penutupan sementara itu lantaran pihak perusahaan sampai saat ini belum melengkapi segala persyaratan izin tambang baik persyaratan teknis maupun administrasi termasuk kewajiban dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan sebagaimana termaktub dalam perizinan di Provinsi Lampung.

\”Itu lah yang kita tuntut untuk segera dilengkapi. Karena belum memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Terhadap itu sudah dilihat di lapangan sekaligus memberikan teguran pertama penghentian sementara sesuai dengan ketentuan,\” ujar Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung, Taufik Hidayat saat diwawancara udai rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, di ruang kerjanya, Rabu (13/3).

Bahkan untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas pertambangan yang dilakukan KBU setelah diberikan teguran penutupan sementara operasional tambang, pihaknya akan menurunkan tim secara terpadu lingkup Pemprov Lampung untuk lakukan kordinasi dan pengecekan di lapangan, sembari meminta perusahaan untuk melengkapi persyaratan izin tambangnya.

\”Kalau pada pantauannya nanti masih terjadi aktivitas pertambangan, maka itu diluar kewenangan kita untuk menindaknya, tetapi sesuai mekanisme. Karena ada dua hal, pembinaan dan penegakan hukum. Tapi akan kita sampaikan bahwa ada pelanggaran undang-undang yang harus dipenuhi. Tembusannya nanti ke pihak kepolisian juga. Mudah-mudahan mereka bisa kita bina,\” ucapnya.

Lebih lanjut Taufik menegaskan, jika teguran pertama dan kedua dengan tenggat waktu selama sebulan untuk perusahaan melengkapi persyaratan izin tambang tidak dilaksanakan hingga diberikan kembali teguran ketiga, maka Pemprov terpaksa harus mencabut izin penambangan PT KBU.

Baca Juga  5 Gedung Layanan Baru RSUDAM Diresmikan

\”Kan ada teguran pertama sampai ketiga, baru nanti pencabutan izin operasi kalau sampai teguran ketiga tidak memenuhi kewajibannya. Kita berharap ada niat baik perusahaan untuk melengkapi izinnya,\” katanya.

Sementara itu mengenai adanya masyarakat yang ditangkap oleh aparat keamanan karena melakukan penambangan di sekitara lokasi tambang, Taufik menegaskan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat itu merupakan tindakan melanggar hukum karena dianggap ilegal.

\”Mungkin pihak yang menangkap ini beralasan karena masyarakat melakukan penambangan liar. Tapi kalau KBU itu kan tambang legal cuma memang ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Karena belum memenuhi persyaratan makanya diberhentikan sementara,\” jelasnya.

Baca Juga  384 CPNS Bandarlampung Ikuti Latsar

Taufik memaparkan, PT KBU dinilai telah melanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan/Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Diketahui sebelumnya, puluhan massa yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Pesawaran melakukan akasi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Lampung, Senin (18/2).

Adapun tuntutan dari aksi tersebut salah satunya adalah meminta Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo untuk mencabut izin pertambangan PT KBU dikarenakan melanggar Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 pasal 54 ayat 3 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawas pertambangan mineral dan batubara. (Aby)

Berita Terkait

Keterlibatan Parpol dan ‘Titip Nama’ Petugas Coklit Jadi Perhatian Bawaslu
TPID Lampung Laksanakan Arahan Presiden RI Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2024
PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran
2 Unit Tambahan Mobil Pemadam Isi Pos Labuhan Ratu dan Telukbetung Utara
Ditutup Sementara, Gudang Bungkil Way Laga Diminta Keluarkan CSR
Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Coffee Morning dengan Insan Pers
Dispora Bakal Lakukan Digitalisasi Gelora Siger Way Halim
Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:44 WIB

M Firsada Lepas Peserta Pawai Takbir Keliling Sambut Idul Adha

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:12 WIB

Firsada Sampaikan Raperda Pertanggungjwaban APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045

Rabu, 12 Juni 2024 - 20:39 WIB

Kaum Muda Deklarasikan Diri Dukung Pasangan NONA Maju Pilkada Tubaba

Rabu, 12 Juni 2024 - 12:07 WIB

Kantongi Restu Umar Ahmad, NONA (NOvriwan-NAdirsyah) Solid Maju Pilkada Tubaba

Selasa, 11 Juni 2024 - 10:15 WIB

Firsada Sampaikan Poin Gerak Cepat Penanganan dan Pemberantasan Korupsi

Minggu, 9 Juni 2024 - 19:10 WIB

Tubaba Apresiasi Komitmen BRI Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Kamis, 6 Juni 2024 - 21:32 WIB

Pj Bupati Tubaba Buka Gebyar PAUD Tahun 2024

Kamis, 6 Juni 2024 - 19:57 WIB

Pj Bupati Tubaba Ajak Semua Pihak Sinergi Cegah Stunting

Berita Terbaru

Edukasi

OJK-Komisi XI DPR RI Berikan Penyuluhan Waspada Pinjol Ilegal

Selasa, 18 Jun 2024 - 21:50 WIB

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, ketika diwawancarai. Foto: Luki.

Lampung

Dishut Lampung Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Perburuan Liar

Selasa, 18 Jun 2024 - 18:20 WIB

Tulang Bawang Barat

M Firsada Lepas Peserta Pawai Takbir Keliling Sambut Idul Adha

Selasa, 18 Jun 2024 - 16:44 WIB