Lampung Tengah (Netizenku.com): Sebanyak 315 orang tenaga honorer K2 Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng), mengikuti tes Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), di SMA I Kotagajah.
Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSD) Lamteng Agus mengatakan, jumlah keseluruhan yang akan mengikuti tes P3K sebanyak 473 orang.
\”Hari ini ada 315 orang (tes P3K). Kita bagi menjadi tiga lokal yang untuk tiap lokalnya diikuti 35 orang. Total keseluruhannya ada 473 orang tenaga Honorer K2,\” kata dia, Sabtu (23/2).
Masih dikatakan Agus, 158 orang tenaga honorer K2 lainnya akan menjalakan tes besok, di tempat yang sama.
Dijelaskan, dalam hal ini mulai dari tempat pelaksanaan, jumlah peserta yang masuk data BKN dan lulus berkas semuanya dari pusat. \”Kita (BKSDM) di sini sifatnya hanya memfasilitasi,\” terang Agus.
Diketahui, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah disahkan dan ditetapkan.
Salah satu ketentuan dalam UU ASN tersebut adalah jenis pegawai ASN yang terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut sekilas dijelaskan mengenai PPPK tersebut.
Menurut UU ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang ini.
Untuk melakukan pengadaan, instansi pemerintah harus melakukan pemetaan dan penyusunan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk jangka waktu lima tahun yang diperinci per satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
Setelah dilakukan pemetaan dan penyusunan kebutuhan PPPK, instansi pemerintah melaksanakan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan PPPK.
Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
Selanjutnya untuk pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan didasarkan pada penilaian kinerja.(Subrata)
