Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, menyoroti langkah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang dinilai agresif dalam upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di tengah defisit anggaran Pemprov Lampung.
Bandarlampung (Netizenku.com): Menurut Yozi, berbagai kebijakan telah digulirkan Gubernur, mulai dari program pemutihan pajak, menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menarik investor, hingga mendorong alih fungsi lahan dari singkong ke jagung. Gubernur juga disebut aktif menggerakkan peran BUMD serta mempermudah akses perizinan investasi sebagai stimulus peningkatan ekonomi daerah.
“Etos kerja Gubernur memang terlihat masif, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan kinerja perangkat daerah di bawahnya. Inilah saatnya Gubernur melakukan evaluasi serius terhadap OPD yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD,” tegas Yozi, Jumat (19/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, dengan keterbatasan kewenangan Pemprov Lampung, misalnya di sektor tambang yang hanya berwenang pada galian non-mineral, dibutuhkan akselerasi dan inovasi maksimal. Apalagi, Lampung memiliki potensi besar di sektor tambang galian non-mineral.
“Saya minta dinas terkait memaksimalkan potensi tambang ini sebagai sumber PAD. Faktanya, banyak tambang ilegal justru merugikan daerah. Mereka seharusnya dirangkul dan diberikan kemudahan perizinan,” ujarnya.
Yozi menegaskan, Komisi III akan memperketat fungsi pengawasan terhadap OPD, khususnya di sektor strategis yang berkontribusi pada PAD, termasuk BUMD. Ia juga berharap media ikut berperan aktif memberikan catatan kritis terhadap capaian maupun kelemahan OPD terkait.
“Media harus ikut mengawal dan memberi informasi terbuka kepada publik. Ini penting agar kinerja OPD dalam mendongkrak PAD benar-benar terukur dan transparan,” tambahnya.
Ia optimistis target peningkatan PAD Lampung bisa tercapai, asalkan setiap elemen birokrasi bergerak seirama dengan visi kerja Gubernur. (Rls)
