Fraksi Amanat Demokrat (ADEM) DPRD Lampung Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD setempat, Senin (10/11/2025). Pandangan fraksi tersebut dibacakan oleh Sekretaris Fraksi ADEM, Bambang Kusmanto.
Lampung Barat (Netizenku.com): “Dalam penyusunan RAPBD 2026, Fraksi ADEM menekankan pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja yang berfokus pada hasil program dan kegiatan yang terukur,” ujar Bambang saat membacakan pandangan fraksi. Menurutnya, pendekatan berbasis kinerja menjadi penting agar penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat.
Fraksi ADEM mencermati pendapatan daerah Lampung Barat masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. “Ketergantungan terhadap dana pusat menjadi tantangan serius bagi kemandirian fiskal daerah,” tegas Bambang.
Fraksi juga meminta penjelasan dari pemerintah daerah terkait strategi peningkatan PAD tanpa menambah beban masyarakat. Selain itu, Fraksi ADEM mendorong agar potensi ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan hasil hutan bukan kayu dapat dioptimalkan menjadi sumber PAD baru.
Dalam RAPBD 2026, target belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp954,2 miliar atau turun sekitar Rp150,5 miliar dibandingkan APBD murni 2025. Fraksi ADEM menilai penurunan alokasi belanja modal sebesar Rp77,7 miliar berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi. “Kami meminta kejelasan apakah penurunan ini merupakan kebijakan efisiensi atau indikasi melemahnya kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi ADEM menyoroti kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1,1 miliar menjadi Rp3,3 miliar. Fraksi mengingatkan agar pos BTT tidak dijadikan tempat penumpukan dana tidak produktif, namun digunakan secara tepat dan transparan dalam keadaan darurat seperti bencana alam. Fraksi juga mencatat penurunan belanja transfer sekitar Rp19,4 miliar, terutama pada bantuan keuangan ke desa, yang dinilai berpotensi memperlambat pembangunan di tingkat pekon.
Pada sisi pembiayaan, RAPBD 2026 mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp30 miliar dari SILPA tahun sebelumnya, serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp17,4 miliar untuk penyertaan modal. Fraksi ADEM meminta kejelasan kepada BUMD atau lembaga mana penyertaan modal tersebut akan diberikan, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi atas penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya. “Penyertaan modal daerah tidak boleh bersifat seremonial, tetapi harus menghasilkan dividen dan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” tegas Bambang.
Di akhir pandangannya, Fraksi ADEM mengapresiasi kerja keras Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD 2026 di tengah kondisi fiskal yang menantang. Namun demikian, Fraksi ADEM menegaskan bahwa anggaran harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan. “Kami berharap seluruh alokasi anggaran benar-benar mencerminkan semangat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin ketua DPRD Lampung Barat Edi Noval, serta dihadiri bupati Parosil Maksus dan wakil bupati Mad Hasnurin, serta menjadi langkah awal pembahasan RAPBD 2026 yang selanjutnya akan dibahas lebih detail di tingkat Komisi dan Badan Anggaran. (*)
