oleh

Focal Point, Percepatan Penyelesaian Laporan Masyarakat

Bandarlampung (Netizenku.com): Dalam rangka mengoptimalisasikan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan penyelesaian laporan masyarakat dengan membentuk dan optimalisasi peran pejabat narahubung (focal point), Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan Workshop Focal Point (Narahubung) pada Rabu, 2 Juni 2021 di Hotel Novotel Bandarlampung.

Workshop ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan peran pejabat penghubung (focal point) dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan penyelesaian laporan masyarakat.

Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya, dalam sambutannya menyampaikan Ombudsman berharap agar Tim Pengawas Internal dan Pengelola Pengaduan Internal di Instansi Daerah, dapat melakukan inovasi atas adanya pengaduan dari masyarakat.

Baca Juga  ITERA Luncurkan Mobil Bahan Bakar Nabati CEPOV-ITERA 1

“Pengaduan Masyarakat jangan dijadikan sebagai sebuah kekurangan dan ketakutan oleh instansi, namun dijadikan sebagai upaya memperbaiki kekurangan standar pelayanan, serta upaya pemerintah untuk memenuhi aspirasi dan ekspektasi masyarakat untuk pelayanan yang berkualitas,” kata Dadan.

Dia juga memberikan penguatan kelembagaan terkait peran Ombudsman di tengah masyarakat dan pemerintah, serta tren pengaduan masyarakat dan pelayanan publik saat ini.

Dengan harapan adanya pengelolaan pengaduan yang baik, nantinya masyarakat bisa merasakan pelayanan yang optimal sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pemerintah juga akan terus mengembangkan sistem pelayanan yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Baca Juga  Kapolda Bagi-bagi Takjil Gratis

“Bagaimana pemerintah bisa mengetahui perkembangan tersebut? Salah satunya dari adanya pengaduan masyarakat,” ungkap Dadan.

Dalam kegiatan workshop ini juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh seluruh Inspektorat se-Provinsi Lampung dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Sebagaimana amanah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres Nomor 76 Tahun 2013 seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik wajib mengelola pengaduan.

Baca Juga  Ombudsman RI Tinjau Pelayanan Publik di Tanggamus dan Lampung Selatan

“Kami ingin mengoptimalisasikan peran Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan terlibat aktif juga melakukan pengawasan pelayanan publik,” tutup Dadan.

Workshop dan penandatanganan komitmen ini menjadi stimulus untuk pengawas internal (Inspektorat) dan pengawas eksternal (Ombudsman RI) bersinergi menjadikan pelayanan publik di seluruh Provinsi Lampung menjadi berkualitas.

Salah satu indikatornya yaitu pengaduan pelayanan publik oleh pengguna layanan dikelola dengan cepat, transparan dan akuntabel serta tuntas. (Josua)

Komentar