Fraksi Amanat Demokrat (F-ADEM) DPRD Lampung Barat mendukung langkah Pemkab setempat untuk mengangkat seluruh pegawai Non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti tes CASN PNS maupun seleksi PPPK tahap 1 dan 2.
Lampung Barat (Netizenku.com): Ketua Fraksi F-ADEM, Nusyirwan, didampingi sekretaris Bambang Kusmanto dan anggota Herpin menyampaikan pemerintah pusat telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengangkat pegawai Non-ASN menjadi PPPK paruh waktu.
“Regulasi sudah memberikan ruang terhadap pemerintah daerah untuk mengangkat seluruh pegawai Non-ASN yang masuk database BKN sebagai PPPK paruh waktu. Karena itu, F-ADEM sangat mendukung pengangkatan tersebut,” kata Nusyirwan.
Terkait gaji yang akan diterima, menurutnya hal itu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia meyakini pemerintah daerah mampu menghitung kebutuhan anggaran tanpa mengganggu program lain.
“Yang perlu menjadi pertimbangan pertama adalah peningkatan status dari pegawai Non-ASN atau tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu. Soal insentif, kami yakin semua akan memaklumi kondisi keuangan yang tersedia,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Barat, Reza Mahendra mengatakan pihaknya masih menunggu penetapan formasi dari MenPAN. Jika sudah ditetapkan, hasilnya akan diumumkan melalui website resmi Pemkab Lampung Barat.
Reza menyebut, jumlah Non-ASN yang terdata dalam aplikasi BKN sebanyak 2.336 orang. Rinciannya, R2 (Non-ASN Kategori 2) sebanyak 13 orang, R3 (Non-ASN yang mengikuti seleksi kompetensi PPPK tahap 1) 1.520 orang, R3b (Non-ASN yang mengikuti seleksi kompetensi PPPK tahap 2) 134 orang, dan R3t (Non-ASN yang mengikuti seleksi PNS serta PPPK tahap 2 pada formasi tampungan) 136 orang. Sementara itu, kategori R4 (Non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN) berjumlah 533 orang.
“Berapa pun formasi yang ditetapkan BKN dan memenuhi syarat, akan kita ajukan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu dan CASN,” tandasnya. (*)
