Erick Thohir Ketua KOI-Ketua Timses Jokowi, Pilpres Bukan Politik?

Redaksi

Minggu, 9 September 2018 - 16:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Erick Thohir (paling kiri) | Foto: Istimewa

Erick Thohir (paling kiri) | Foto: Istimewa

Lampung (Netizenku.com) : Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2014-2019, Erick Thohir ditunjuk menjadi ketua tim sukses (Timses) kampanye Jokowi-Ma\’ruf Amin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 oleh Jokowi, Jumat (7/9/2018).

Meski demikian, Erick akan terus menjalankan peran sebagai ketua KOI. Penunjukkan itu memunculkan spekulasi jabatan Erick sebagai ketua KOI.

Olympic Charter atau Piagam Olimpiade pada Bab 2 di pasal 16 menyebutkan, setiap anggota International Olympic Committee (IOC) di antaranya menjaga terbebas dari politik bentuk apapun dan pengaruh komersial dan kepentingan rasial dan agama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bab 4 Piagam Olimpiade soal National Olympic Committees (NOC) pada pasal 6 menyebut NOC harus melindungi otonomi dan mencegah segala segala bentuk tekanan, termasuk politik, hukum, agama, ekonomi yang mencegah mereka tunduk terhadap Olympic Charter.

Plt Sekretaris Jenderal KOI, Hellen Sarita Delima, bersikukuh Erick tak melanggar Piagam Olimpiade.

\”Kami tidak perlu berkonsultasi dengan IOC (Inetrnational Olympic Committee). Enggak ada pasal yang menyebut harus konsultasi,\” ujarnya, Minggu (9/9/2018).

\”Kalau dia ketua parpol itu baru masalah, Dia kan tidak jadi ketua parpol. Buat saya itu jadi penghargaan (menjadi ketua timses). Tidak harus mundur. Kenapa harus mundur (dari ketua KOI)? Enggak ada urusannya,\” tambah Hellen.

\”Pasal itu kalau menjadi anggota IOC bikin pernyataan seperti itu. Pak Erick bukan anggota IOC, bukan member IOC secara individual. Dalam kaitan itu enggak ada hubungan ketua KOI dan ketua Timses,\” pungkas dia. (dtc/lan)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 00:28 WIB

Pemkab Lampung Selatan Tekankan Sinergi Pusat-Daerah di Hari Otda

Sabtu, 7 Maret 2026 - 20:44 WIB

Kementan Buka Program Pelatihan Petani Muda ke Jepang, Pemuda Lampung Berkesempatan Daftar

Senin, 9 Februari 2026 - 12:24 WIB

HPN 2026, Fatikhatul Khoiriyah: Pers Harus Berani Kawal Demokrasi

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:29 WIB

Pemkab Lamsel Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama

Selasa, 20 Januari 2026 - 20:23 WIB

Pemprov dan DPRD Lampung Soroti Kepesertaan 89 Ribu BPJS PBI 2026

Senin, 12 Januari 2026 - 15:49 WIB

Pemprov Lampung Perkuat Kendali Inflasi Jelang Ramadan 2026

Rabu, 31 Desember 2025 - 16:18 WIB

Larangan Simbolik Petasan vs Perut Pedagang Kecil yang Berisik

Senin, 22 Desember 2025 - 10:41 WIB

Emado’s Perluas Jaringan, Lampung Jadi Cabang ke-99

Berita Terbaru

Celoteh

Bunda Eva (Memang) Bukan Margaret Thatcher

Jumat, 8 Mei 2026 - 21:53 WIB

Pringsewu

468 Jamaah Haji Pringsewu Resmi Diberangkatkan

Jumat, 8 Mei 2026 - 19:31 WIB