Tulangbawang Barat (Netizenku.com): DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menyetujui tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Perda dan payung hukum Pemkab setempat, dalam rapat paripurna tingkat II di gedung DPRD, Panaragan, Rabu (27/12).
Sederet Raperda yang disahkan adalah Raperda tentang (1). Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh, (2). Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, (3). Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (4). Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan.
Selanjutnya, (5). Raperda tentang Pedoman Penataan Tiyuh, (6). Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan (7). Raperda tentang Pencabutan Perda Tubaba Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Tiyuh.
Penjabat (Pj) Tubaba Drs. M. Firsada, mengapresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran DPRD yang telah mempersiapkan dan melakukan pembahasan-pembahasan atas 7 Raperda Kabupaten Tubaba, hingga akhirnya tercapai kata sepakat dan disahkan.
“Dengan telah disetujui dan di sepakatinya Raperda tentang Pedoman Penataan Tiyuh, sebagai salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah, guna terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik, dalam rangka menyelenggarakan Penataan Tiyuh yang berkepastian hukum,” ujar Firsada.
Selanjutnya, terkait dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lebih memberikan perhatian serta perlindungan kepada masyarakat sebagai bagian dari kesadaran dalam melakukan pembangunan lingkungan bekerlanjutan.
“Raperda ini merupakan pedoman dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup, sehingga terwujud Kabupaten Tubaba yang bersih, sehat, rapi dan indah, serta lestari, untuk sekarang dan masa depan,” ulasnya.
Ia juga berterimakasih telah disetujui dan disepakatinya Raperda tentang Pencabutan Perda Tubaba Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Tiyuh.
“Dapat dikemukakan bahwa, Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tambahnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan tertib dan kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan peraturan di tiyuh sebagai bagian dari sistem hukum nasional, diperlukan pedoman yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
Diakhir sambutannya, Firsada menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada jajaran legislatif yang telah menunjukkan kemitraan dan keharmonisan dalam setiap upaya membangun dan memajukan Kabupaten Tubaba.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekdakab Tubaba Novriwan Jaya, seluruh Kepala OPD, dan Camat se-Kabupaten Tubaba. (Arie)
