Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengesahkan enam Raperda dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II di ruang rapat utama gedung DPRD di Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulangbawang Tengah, Rabu (11/12).
Keenam Raperda yang disahkan tersebut yakni (1) Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022; (2) Raperda tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh; (3) Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah; (4) Raperda Pemajuan Kebudayaan Daerah. (5) Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan (6) Raperda tentang Pemberdayan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Sementara satu dari tujuh Raperda yang telah disampaikan pada paripurna sebelumnya, Selasa (19/11) yakni Raperda tentang Lembaga Adat yang termasuk Raperda usul inisiatif DPRD Kabupaten Tubaba ditunda karena butuh kajian lebih lanjut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengesahan enam Reperda dipimpin Ketua DPRD, Ponco Nugroho, dan wakil Ketua II, S Joko Kuncoro dihadiri 21 anggota tersebut dihadiri Wakil Bupati Tubaba, Fauzi Hasan, para pejabat eselon di lingkup Pemkab, Forkopimda, wakapolres, para camat, dan tamu undangan.
Ponco Nugroho mengatakan, hasil pembahasan secara intens di tingkat fraksi-fraksi dan Pansus Raperda hanya disepakati enam Raperda untuk disahkan menjadi Perda, sementara satu Raperda yakni Raperda tentang Lembaga Adat hasil kajian mendalam diketahui belum ada aturan rinci yang lebih tinggi yang mengatur lembaga tersebut sehingga Raperda tersebut tidak ikut disahkan.
\”Raperda Lembaga Adat ini memang usul inisiatif dewan, tidak kami sahkan hari ini karena masih perlu kajian mendalam, dan dikonsultasikan kembali apakah cukup hanya lewat Perbup saja. Awalnya kita usulkan Raperda ini karena Tubaba sudah memiliki Patung Megowpak dan lembaga adat salah satunya, Federasi Megowpak Tubaba,\” terang ketua dewan asal Partai PDIP ini.
Sementara, terkait Raperda tentang Rencana Induk Pariwisata, lanjut Ponco, raperda ini merupakan cikal dalam menyambut intruksi Presiden RI Joko Widodo agar daerah dapat menggali potensi pariwisata dan mengembangkannya.
\”Tubaba ini banyak potensi pariwisata, selain yang sudah terbangun seperti komplek Islamic Center, Rumah Adat Lampung dan Rumah Baduy di Uluan Nunghik, Patung Megowpak, Tugu Rato, juga masih banyak yang perlu digali untuk dijadikan tempat wisata wilayah perairan sungai seperti di Pagar Dewa, keberadaan Buaya Besar di Tubaba dan Potensi lainnya. Setelah Raperda ini kita sahkan, kami akan membahas potensi wisata ini ditingkat Badan Anggaran (Banang) pada pekan depan, terlebih Tubaba juga akan mendapatkan DAK untuk bidang pariwisata mencapai 1 Miliar pada 2020 mendatang,\” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fauzi Hasan mengatakan seluruh Raperda yang telah disahkan akan menjadi payung hukum Pemkab Tubaba dalam melaksanakan program, kegiatan, dan pembangunan di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai ini.
\”Kami mengapresiasi yang sangat tinggi kepada jajaran legislatif yang telah menunjukkan kemitraan dan keharmonisan dalam setiap upaya membangun dan memajukan daerah yang sama-sama kita cintai ini,\” kata wakil bupati.
Dengan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, lanjut Fauzi Hasan, diharapkan dapat memberikan dorongan kepada stakeholder dalam pembangunan pariwisata di daerah ini, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian maupun pelestarian kebudayaan daerah.
Selanjutnya, Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, menurutnya, Perda ini diperlukan di kabupaten Tubaba untuk melegitimasi Pemkab Tubaba dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan.
“Peraturan daerah tentang Pemajuan Kebudayaan akan menjadi dasar bagi Pemkab Tubaba untuk memberikan jaminan atas upaya pemajuan kebudayaan daerah. Urgensi yang menjadi pijakan akan kebutuhan terhadap perda ini adalah dengan adanya perda ini diharapkan akan terlaksana upaya yang sistematis, terarah, dan optimal dalam upaya meningkatkan ketahanan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di kabupaten ini,” pungkasnya. (Arie)
