DPRD Metro Soroti Issu Pemotongan TPP ASN 50 Persen

Redaksi

Kamis, 16 Juni 2022 - 19:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Metro (Netizenku.com): Desas-desus pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 50 persen, kini menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Legislatif meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial untuk menyelesaikan kewajibannya dalam memenuhi hak TPP para ASN.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro, Amrullah. Menurutnya, TPP merupakan bentuk penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik atas tugas yang diembannya.

“TPP ini kan merupakan bentuk penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik atas tugas-tugas yang diembannya. Kriteria TPP ASN itu kan berdasarkan beberapa indikator mulai dari beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan lain sebagainya,” ungkapnya, Kamis (16/6).

Politisi Partai Demokrat itu bahkan mempertanyakan perihal anggaran yang disebut Pemkot mengalami defisit. Amrullah juga meminta agar Pemkot mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial.

Baca Juga  Pairin Pimpin Apel Siaga Penegakan Disiplin Patuh Protokol Kesehatan

“Soal TPP yang kita tanyakan kepada Pemkot, apa yang menjadi persoalan sehingga harus ada pemotongan. Hari ini sudah jelas anggaran di Metro tidak ada defisit, kalau memang ada yang mengganggu anggaran dan menjadi penyebab defisit maka yang harus dikurangi adalah kegiatan seremonial bukan TPP pegawai,” bebernya.

Menurutnya, pengurangan kegiatan seremonial perlu dilakukan lantaran banyak menghabiskan anggaran. Guna efisiensi anggaran, Pemkot diminta melakukan evaluasi rencana kegiatan seremoni.

“Yang menghabiskan anggaran banyak itu ya kegiatan seremoni, cobalah di evaluasi lagi kegiatan-kegiatan seremoni untuk efisiensi anggaran. Pilih mana kegiatan yang prioritas mana yang tidak, jangan semua mau dibuat seremonial karena itu tidak sedikit menelan anggaran,” tuturnya.

“Apalagi kemarin baru keluarkan kebijakan soal PBB yang naik gila-gilaan, THR honorer juga tidak dikeluarkan merata dan sesuai satu bulan gaji, dan hari ini TPP juga mau dipotong. Sebenarnya apa yang menjadi masalah kenapa harus tunjangan pegawai yang dikorbankan,” imbuhnya.

Baca Juga  Metro Resmi Miliki Taman Edukasi

Amrullah mengharapkan Pemkot segera mencari jalan keluar agar TPP ASN dapat dibayarkan penuh 100 persen.

“Jadi kami mengharapkan eksekutif hari ini dapat mengevaluasi yang namanya kebijakan tanpa harus ada yang dikorbankan. Tolonglah jangan dzolim, apalagi ASN di Metro ini kan notabenenya adalah pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Metro Bangkit Haryo Utomo menjelaskan, persoalan TPP hingga kini Pemkot masih mencari solusi.

“Soal TPP kami dari tim TAPD sedang berusaha untuk mencarikan jalan keluar terkait dengan TPP ini, sedang dibahas mudah-mudahan TPP memang baru untuk sekian bulan saja, kekurangannya sedang kita carikan,” ujarnya.

Baca Juga  Djohan Siap Bangun Metro Berkarakter

Dirinya juga sepakat dengan masukan legislatif yang menyarankan untuk mengurangi kegiatan bersifat seremonial.

“Lebih baik untuk mengurangi kegiatan-kegiatan asal bisa membayarkan TPP. Ini sedang kita upayakan semua. Untuk besarannya saya tidak hafal karena besarannya per dinas. Pertimbangannya jika keuangan membaik bisa dibayarkan 100 persen, 50 persen dan beberapa persen, karena itukan kebijakan daerah. Maka kita dengan dinas sepakat untuk sama-sama mengerem kegiatan-kegiatan, kita akan evaluasi kegiatan seremoni,” tambahnya.

Bangkit juga berjanji untuk mengupayakan pembayaran TPP penuh, meskipun begitu jika upaya tersebut terhambat pihaknya tetap akan mengupayakan minimal pencairan TPP 50 persen.

“Yang paling bagus memang dibayarkan 100 persen, tapi kita lihat dulu nanti bisa 50 atau bisa 75 persen tergantung kekuatan kondisi keuangan daerah. Kalau di Palembang sudah dua tahun ini 50 persen dibayarkannya, Kota Palembang,” tandasnya. (Rival/Len)

Berita Terkait

Kota Metro Kebut Pembangunan Infrastruktur Jalan
Pelanggan Industri Nikmati Layanan Same Day Service dari PLN Lampung
PPI Audiensi Bersama Walikota Metro
DPRD Metro Minta Pemkot Tekan Penyebaran DBD
Wahdi Kembali Ikut Kontestasi Pilkada Kota Metro
Metro Raih Peringkat Terbaik 9 Hasil EPPD 2024 Kemendagri
Usai Idul Fitri ASN Kota Metro Mulai Masuk Kerja
Yuliawati Apresiasi Kinerja Dinas Perdagangan Kota Metro

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 11:41 WIB

HIV di Lampung Hanya Terdeteksi 65 Persen

Senin, 24 Juni 2024 - 16:30 WIB

Penerapan 26 RUU Tentang Kabupaten/Kota Masih dalam Kajian Lebih Lanjut

Senin, 24 Juni 2024 - 13:21 WIB

Samsudin Pastikan Mutasi untuk Penyegaran Birokrasi dan Peningkatan Kinerja

Senin, 24 Juni 2024 - 12:07 WIB

Pj. Gubernur Lampung Siap Promosikan Langsung Produk UMKM

Minggu, 23 Juni 2024 - 16:32 WIB

54 Relawan Deklarasikan Dukungan untuk RMD

Minggu, 23 Juni 2024 - 15:32 WIB

Lampung Dorong Pengembangan Urban Farming

Minggu, 23 Juni 2024 - 15:04 WIB

Pj. Gubernur Lampung Sambut Kepulangan Jemaah Haji Kloter Pertama 

Minggu, 23 Juni 2024 - 11:02 WIB

Program Bandarlampung Diapresiasi Pj Gubernur

Berita Terbaru

Kepala Dinkes Lampung, Edwin Rusli, ketika diwawancarai awak media. Foto: Luki.

Lampung

HIV di Lampung Hanya Terdeteksi 65 Persen

Selasa, 25 Jun 2024 - 11:41 WIB

Politik

RMD Sambangi Sjachroedin ZP

Senin, 24 Jun 2024 - 22:06 WIB

Pringsewu

Gadis Belia di Pringsewu Jadi Korban Asusila Dukun Cabul

Senin, 24 Jun 2024 - 21:46 WIB

Lampung Tengah

Jelang Pilkada, Kapolsek Seputih Raman Tingkatkan Patroli Sambang

Senin, 24 Jun 2024 - 19:11 WIB