Lonjakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung saat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) justru menyisakan tanda tanya. Di tengah klaim kenaikan wisatawan hingga 2,4 juta orang, realisasi pajak hotel dan tingkat okupansi perhotelan justru stagnan. Kondisi ini memantik kecurigaan DPRD Provinsi Lampung.
Lampung (Netizenku.com): Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, secara terbuka menyoroti ketidaksinkronan data antara Dinas Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Ia menilai terdapat potensi persoalan serius dalam tata kelola data pariwisata yang berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Secara data, kunjungan wisatawan disebut naik 2,4 juta orang. Tapi faktanya, menurut data PHRI yang saya dapat dari teman-teman media, okupansi hotel tidak meningkat, pajak hotel juga tidak naik. Ini kan janggal,” ujar Ahmad Basuki saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (13/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, apabila benar terjadi lonjakan wisatawan dalam jumlah besar, seharusnya dampaknya terasa langsung pada sektor perhotelan dan penerimaan pajak daerah. Namun kondisi di lapangan justru berbanding terbalik.
“Kalau wisatawan naik, logikanya hotel penuh dan pajak meningkat. Ini tidak terjadi. Maka wajar jika muncul dugaan adanya permainan data atau setidaknya ketidakakuratan data,” tegasnya.
Diketahui, PHRI menyebut tidak ada kenaikan okupansi hotel selama periode Nataru. Sementara klaim kenaikan kunjungan wisatawan berasal dari Dinas Pariwisata. Perbedaan data ini dinilai berbahaya jika dibiarkan karena berpotensi menyesatkan kebijakan dan perencanaan daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Lampung memastikan akan melakukan pendalaman. Ahmad Basuki menyatakan pihaknya akan memanggil Dinas Pariwisata dan PHRI untuk duduk bersama, membuka data secara transparan, serta menjelaskan perbedaan angka yang mencolok tersebut.
“Kita akan dalami. Kita panggil OPD terkait dan PHRI. Ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi memastikan data yang disampaikan benar. Karena ini menyangkut PAD,” ujarnya.
Basuki juga menekankan pentingnya semangat gotong royong antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam membangun daerah. Ia mengingatkan bahwa peningkatan PAD merupakan tanggung jawab bersama.
“Kita sedang gotong royong meningkatkan PAD. Semua OPD kita dorong memantau potensi pendapatan di sektor masing-masing. Tapi pengusaha juga harus merah putih, sama-sama punya tanggung jawab membangun daerah,” katanya.
Komisi II DPRD Lampung meminta transparansi penuh dari seluruh pihak, baik OPD maupun PHRI, agar data pariwisata benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan tidak merugikan daerah.
“Kalau datanya transparan dan jujur, kebijakan akan tepat. Jangan sampai angka besar hanya menjadi klaim, tetapi tidak pernah terkonversi menjadi pendapatan daerah,” pungkasnya. (*)
