Bandarlampung (Netizenku.com): Menjelang masa jabatannya yang habis pada 12 Juni 2024 mendatang, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tak bisa turun dari ‘singgasana’ nya dengan tenang. Sebab pada Senin (3/6) pagi ratusan orang dikabarkan hadir menuntut ‘dosa’ Arinal.
Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung, menuntut Arinal lantaran diduga kuat ‘menyelingkuhi’ rakyat dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung No 33 tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, yang intisari dari pergub tersebut memperbolehkan pihak perusahaan melakukan aktivitas panen tebu dengan cara dibakar.
“Pergub ini sangat kontradiktif dan bertentangan dengan undang-undang, parahnya lagi dengan dikeluarkannya revisi Pergub Nomor 19 tahun 2023 dengan isi kebijakan yang lebih parah, memperbolehkan perusahaan membakar lahan kebun tebu tanpa alat cek kualitas udara,” ujar Ketua AKAR Lampung, Indra Mustain kepada Netizenku.com, Minggu (2/6).
Menurut dia, kebijakan yang bertentangan pada undang undang adalah bukti pembangkangan pada negara. “Artinya negara wajib hadir hingga tuntas atas persoalan ini dan Gubernur Lampung wajib diperiksa secara hukum,” tegas dia.
Ia menjelaskan, akibat diterbitkannya regulasi tersebut pihak perusahaan seperti SGC secara terang-terangan melakukan kerusakan lingkungan. Ditambah lagi kerugian yang dialami masyarakat sekitar Tulang Bawang dan Tulangbawang Barat.
“Keluhan masyarakat itu seringkali kita dengar, bahkan warga sekitar mengalami iritasi kulit lantaran pembakaran yang menerbangkan abu berkilo-kilometer,” jelas dia.
Oleh sebab itu ia mengajak seluruh elemen masyarakat menyampaikan unek-unek di mimbar bebas yang siapkan AKAR Lampung pada unjuk rasa yang direncanakan pada Senin (3/6) pagi.
“Banyak LSM dan ormas yang akan bergabung bersama AKAR. Kita akan gelar mimbar bebas bagi siapapun yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada Gubernur Lampung. Jangan seenaknya lepas jabatan, Gubernur Lampung saat ini harus bertanggungjawab atas masalah yang ia ciptakan,” pungkasnya. (Rls/Agis)
