DBH tak Realistis, DPRD Tunda Penandatanganan Nota Kesepakatan

Redaksi

Rabu, 5 September 2018 - 16:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018, yang harusnya digelar Rabu (5/9), terpaksa ditunda.

Ini lantaran akibat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diajukan pihak eksekutif dinilai legislatif tidak realistis.    \”Kenapa paripurna ini kita tunda. Karena kita pihak DPRD belum ada sepakat dengan pihak eksekutif lantaran  DBH yang diajukan mereka itu kami anggap tidak realistis,\” kata Wakil Ketua l DPRD, Rifanzi saat ditemui di ruangannya, kemarin.

Baca Juga  M Nasir Salurkan Hak Suara di TPS 009 Gedung Gumanti

Dijelaskan dia, eksekutif dalam pengajuannya itu meyakini bahwa dana bagi hasil tersebut akan bisa masuk full ke dalam kas daerah. \”Sebetulnya pada prinsipnya DPRD hanya ingin realistis anggaran DBH yang diaujukan. Ini yang terjadi eksekutif meyakini bahwa dana bagi hasil itu akan masuk full namun kita pihak dewan tidak yakin. Makanya jalan tengahnya kita minta surat jaminan dari pihak provinsi bahwa uang itu akan masuk semua untuk pembiayaan. Jangan sampai asumsinya masuk tapi ternyata uangnya gak masuk. Bisa gak kebayar semua kegiatan yang ada,\” terangnya.

Pihaknya menekankan kepada pihak eksekutif untuk menjamin DBH tersebut dapat masuk semua ke kas daerah. Dirinya meminta surat jaminan secara resmi yang dikelurkan pihak provinsi. \”Saat ini kita minta surat jaminan dari pihak provinsi akan tetapi apabila dari provinsi tidak bisa menjamin ya gak bisa dong kita masukin. Terus, semua kegiatan yang ada siapa yang mau bayar. Itu saja prinsipnya kenapa paripurna ini kita tunda,\” tegasnya.

Baca Juga  Dendi-Kesuma, Kompak Tinjau Warga Terdampak Banjir

Sementara itu, saat ditanya mengenai berapa besaran dana  yang diajukan pihak eksekutip DBH ke pihak legislatif pihaknya mengutarakan belum mengtahui secara pasti. \”Kalau sebelumnya yang ada itu kalau gak salah yang sudah masuk sebesar Rp83 miliar. Itu saja kita gak yakin, karena ada yang belum terealisasi apa lagi ini mereka mengajukan tambahan sebesar Rp16 miliar,\” ucapnya.(soheh)

Berita Terkait

Inpektorat Pesawaran Temukan Kejanggalan Pengelolaan Dana BUMDes Bernung
Bupati Pesawaran Kunjungi Komandan Korem 043/Gatam
Bupati Pesawaran Klaim Tidak Anti Kritik
Hujan Deras Guyur Pesawaran, Beberapa Wilayah Tergenang Banjir
Pemkab Pesawaran Kembali Adakan Gerakan Pangan Murah
Bupati Pesawaran Kunjungi Kementan RI, Ini Usulannya
Dendi Harap Pemprov Lampung Terus Perhatian ke Pemkab Pesawaran
Kapolres Pesawaran Imbau Organ Tunggal Tak Setel Musik Remik

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 20:05 WIB

Disnaker Lampung Bakal Turunkan Tim Pengawas dan Mediator untuk Selesaikan Permasalahan THR

Jumat, 19 April 2024 - 19:59 WIB

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 April 2024 - 19:49 WIB

Realisasi penyaluran KUR Peternakan Lampung Capai Rp1,51 triliun

Kamis, 18 April 2024 - 21:58 WIB

Umar Ahmad dan Sinyalemen Dukungan PDI Perjuangan

Kamis, 18 April 2024 - 20:42 WIB

Gubernur Arinal Ajak Semua Pihak Wujudkan Lampung Sebagai Lumbung Ternak Nasional

Kamis, 18 April 2024 - 19:49 WIB

DPD PDI Perjuangan Santai Tanggapi Rumor Umar Ahmad-Edi Irawan

Kamis, 18 April 2024 - 13:38 WIB

Lampung Memperkaya Kalender Pariwisata dengan 90 Kegiatan Tahun 2024

Kamis, 18 April 2024 - 12:42 WIB

6 Trayek Baru Angkutan Perintis Lampung Diajukan

Berita Terbaru

Ilustrasi THR. Foto: Ist.

Lampung

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 Apr 2024 - 19:59 WIB