Data Sirekap Hanya Pembanding Bukan Hasil Resmi Penghitungan Suara

Redaksi

Kamis, 12 November 2020 - 22:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri pada Kamis (12/11) mengadakan rapat dengar pendapat terkait penggunaan aplikasi sistem rekapitulasi secara elektronik (Sirekap) di Pilkada Serentak 2020.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan KPU RI terkait usulan perubahan Peraturan KPU RI:

A. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

B. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan

Baca Juga  Diduga Mbalelo, Kader Terbaik PPP Bandarlampung DiPAW

C. Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dengan Satu Pasangan Calon.

Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI dan Bawaslu RI, menyetujui dengan catatan:

a. Hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 didasari oleh berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi manual

b. Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi serta untuk publikasi, dengan catatan agar KPU RI

Baca Juga  KNPI Kawal Bawaslu Tindak Politik Uang

1) Memastikan kecakapan penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan untuk dapat memahami penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), sehingga kesalahan dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diminimalisir.

2) Menyusun peta jaringan internet di tiap TPS pada Provinsi, kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 dengan berkoordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

3) Mengoptimalkan kesiapan infarsturuktur Informasi dan Teknologi serta jaringan internet disetiap daerah pemilihan, sehingga pengitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Sirekap untuk mengurangi pergerakan dan kerumunan massa

4) Memastikan keaslian dan keamanan terhadap dokumen digital hasil Sirekap agar meminimalisir penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

Baca Juga  Wabah Covid-19 Memberatkan Penyelenggara dan Peserta Pilkada

c. Jumlah pemilih di setiap TPS maksimal sebesar 500 orang,

Kemudian, Komisi II DPR RI meminta Bawaslu RI agar cermat dan hati-hati dalam menggunakan kewenangannya serta tegas menertibkan seluruh unsur pengawas Pilkada di semua tingkatan dalam hal penanganan pelanggaran Pilkada sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan penilaian objektif, sehingga dapat menjamin keadilan bagi semua pihak.

Rapat dengar pendapat dipimpin Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan diikuti Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Syarmadani, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. (Josua)

Berita Terkait

PKB Lampung Resmi Dukung Rahmat Mirzani Djausal sebagai Calon Gubernur
Puadi Ingatkan Jajarannya Profesional Tangani Pelanggaran Pilkada 2024
6,5 Juta Masyarakat Lampung Telah Dicoklit
Besok Ratusan Mirzanial akan Deklarasi Dukung RMD
Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA
Ratusan Warga Antusias Ikuti Senam Sehat Iyay Mirza
BPM Bergerak Sosialisasikan RMD
Sapa RMD Bersinergi dengan Program Iyay Mirza untuk Menghidupkan UMKM dan Mengurangi Pengangguran

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 18:19 WIB

Perdana, Caleg Gerindra Terduga Pelaku Aniaya Dipanggil Polres Pesawaran

Sabtu, 20 Juli 2024 - 10:55 WIB

Bupati Pesawaran Ajak Masyarakat Bijak Sebelum Mengajak

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:32 WIB

Bupati Pesawaran Siap Dikritik Bahkan Dijewer Mualim Taher, Siapakah Dia?

Rabu, 17 Juli 2024 - 15:43 WIB

Dendi Ajak Aksi Nyata Tanggap Tantangan Perkembangan Zaman

Selasa, 16 Juli 2024 - 19:33 WIB

Risma-Ibu Pengajian Dusun Menanti Kasih Peringati Tahun Baru Islam

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:11 WIB

Selamatkan Generasi Emas, Pesawaran akan Laksanakan PIN Polio Serentak

Senin, 15 Juli 2024 - 17:37 WIB

Masyarakat Mulai “Merujak” Ulah Oknum Caleg Gerindra Pesawaran

Senin, 15 Juli 2024 - 17:08 WIB

Bupati Pesawaran Sampaikan Pokok-pokok Perubahan APBD 2024

Berita Terbaru

Pringsewu

DPD APKARI Provinsi Lampung Gelar Rakerda Pertama di Pringsewu

Selasa, 23 Jul 2024 - 20:43 WIB

Pj Bupati Tubaba M Firsada, mengambil sumpah jabatan 7 orang pejabat yang dilantik menjadi pejabat eselon II, di lingkup Pemkab setempat, Selasa (23/7/2024). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Pj Bupati Tubaba Lantik 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungannya

Selasa, 23 Jul 2024 - 20:04 WIB

Pj Bupati Mulyadi Irsan, pukul gong sebagai penanda dimulainya Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Tanggamus, Sumberejo Selasa (23/7/2024). (Rapik/NK)

Tanggamus

Mulyadi Irsan Optimis Kabupaten Tanggamus Bebas dari Polio

Selasa, 23 Jul 2024 - 19:16 WIB

Pj Gubernur Lampung, Samsudin, ketika menghadiri acara PIN. (Foto: Diskominfotik)

Lampung

1 Juta Lebih Anak Ditarget Imunisasi Polio

Selasa, 23 Jul 2024 - 16:30 WIB