Dampak Aksi di ATR BPN Lampung, Kades Taman Sari Dipanggil Bupati Pesawaran

Pesawaran (Netizenku.com): Imbas dari aksi massa yang dilakukan ribuan masyarakat Kabupaten Pesawaran di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau BPN Provinsi Lampung pada Kamis (15/6/23), yang meminta kepada pihak BPN Provinsi untuk segera mengukur ulang lahan HGU berupa perkebunan karet, yang telah dikelola pihak PTPN 7 Wayberulu, sudah puluhan tahun menguasai secara sepihak lahan tanpa bukti atas hak kepemilikan yang sah.

Berdampak dipanggilnya Kepala Desa Taman Sari Kecamatan Gedongtataan Fabian Jaya, oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Selaku kepala daerah ia berharap agar kegiatan aksi damai yang dilakukan masyarakat dapat berjalan dengan kondusif dan tidak melanggar hukum,

“Ya tadi pagi pak bupati memanggil saya, ya tentunya sebagai kepala daerah beliau harus tahu permasalahan warganya. Pak bupati Memberikan atensi khusus kepada masyarakat, agar aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta tidak melakukan tindakan anarkis,” kata Fabian Jaya saat menggelar pertemuan bersama masyarakat membahas terkait rencana pertemuan pihak BPN provinsi dengaan pihak PTPN 7 pada Selasa (20/6/2023) di kantor FKWKP, Jumat (16/6/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Fabian Jaya mengharapkan akan menghasilkan suatu keputusan yang diharapkan dengan demikian masyarakat dapat mengambil langkah kedepan, untuk merapatkan barisan agar pengukuran ulang HGU yang dikelola PTPN 7 Wayberulu bisa dilaksanakan.

“Jadi nanti pada hari Selasa kita akan memantau, ya paling sepuluh orang perwakilan masyarakat yang ikut, karena kita ingin tahu hasilnya. Apakah dilakukan pengukuran atau tidak, makanya kita di sini melakukan rapat kordinasi, kita akan kawal biar kita bisa mengambil langkah,” terangnya.

Sementara itu Safrudin Tanjung selalu Korlab dari FMPB meminta kepada para koordinator aksi dan perwakilan masyarakat, tetap semangat, satu komando, serta teguh dalam memperjuangkan hak masyarakat yang selama ini didzolimi oleh oknum-oknum PTPN 7 Wayberulu selama puluhan tahun.

“Pokoknya kita satu komando, tetap rapatkan barisan, jangan dengarkan suara-suara dari luar yang melemahkan perjuangan kita. Apapun keputusan dalam pertemuan antar BPN dan PTPN, kita akan rapatkan lagi,” tegasnya. (Soheh/Len)