Kotaagung (Netizenku.com): Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani, melaunching penyerahan bantuan Sosial Dinas Perhubungan, Program Subsidi BBM untuk sopir Angdes (Angkutan Desa) dan tukang ojek. Acara berlangsung di PT Kantor Post Kotaagung, Kamis (15/12).
Hadir juga inspektur, Kaban Bappelitbang Hendra Wijaya Mega, Kadis Perhubungan Herli Rahman, OPD terkait, Kabag, kepala KCP PT Kantor Pos Kotaagung Ahmad Yani, camat Kotaagung dan Uspika, hingga lurah.
Dalam laporannya Herli Rahman mengatakan, tujuan pemberian bantuan guna mengurangi beban pengeluaran bagi transportasi umum khususnya untuk angkutan desa dan ojek di Kabupaten Tanggamus, karena adanya kenaikan BBM dan terjadinya inflasi. Bantuan sosial tunai program subsidi BBM bagi angkutan desa dan tukang ojek ini tersebar di 20 kecamatan yang ada di kabupaten ini.
“Adapun data penerima dengan rincian sopir angkutan pedesaan data awal 144 jumlah usulan 139 hasil verifikasi berkas 138. Tukang ojek data awal 7045 jumlah usulan 5635 dan hasil verifikasi berkas 5025,” jelasnya.
Kemudian lanjut Herli Rahman, anggaran bantuan sosial tunai program subsidi BBM bagi angkutan desa dan tukang ojek bersumber dari APBD perubahan Kabupaten Tanggamus. Dengan nilai bantuan yang diterima untuk masing-masing sopir angkutan adalah 100.000 x 3 bulan atau Rp300.000, dan untuk tukang ojek Rp65.000 x 3 bulan atau Rp 195.000.
“Adapun waktu penyaluran bantuan sosial tunai program subsidi BBM bagi angkutan desa dan ojek periode bulan Oktober November dan Desember Tahun 2022 diberikan sekaligus pada bulan Desember 2022,” terangnya.
Sedangkan pihak penyaluran bantuan sosial tunai program subsidi BBM bagi angkutan desa dan tukang ojek adalah PT. Pos Indonesia (Persero).
“Sesuai dengan perjanjian kerjasama (MoU) antara dinas perhubungan Kabupaten Tanggamus dengan PT Pos Indonesia (Persero) nomor 400/940/27/2022 dan nomor 3918/KCU.BDL/JASKUG/1112. Dan pembayaran akan dilakukan melalui layanan wesel pos oleh PT Pos Indonesia (Persero) setelah penerima manfaat menandatangani surat pernyataan,” urai mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus itu.
Sementara Dewi Handajani, menyampaikan sehubungan dengan adanya kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, maka Pemerintah berupaya mengendalikan inflasi sebagai dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan BBM dengan mengeluarkan Permenkeu Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dan Surat Gubernur Lampung Tanggal 02 September 2022 perihal Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se Provinsi Lampung, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan sebanyak 2% anggaran untuk penanganan dampak inflasi.
“Selain itu, Pemkab Tanggamus telah menganggarkan sejumlah alokasi dana dampak implasi yang memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat dan penyesuaian bagi dampak kenaikan BBM. Dengan adanya program bansos BLT BBM ini, Pemda Tanggamus berupaya untuk mengendalikan inflasi daerah dengan memberikan dana stimulan untuk menjaga daya beli
bagi Tukang Ojek dan Supir Angkutan Desa (Angdes),” kata bupati.
Bukan itu saja sambung Dewi Handajani, pemerintah daerah juga berupaya selalu hadir untuk masyarakat, melalui Kemenkeu bahwa semua harus bergerak berupaya bersama untuk masyarakat guna meminimalisir dampak dari pada inflasi. (Arj/Len)
