Berantas Korupsi, DPRD Pesawaran Ikuti Sosialisasi Undang-undang Tipikor

Redaksi

Kamis, 11 Maret 2021 - 15:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Dalam rangka mendukung pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, anggota dan staf DPRD Pesawaran ikuti sosialisasi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Materi sosialisasi itu diberikan langsung oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) setempat dan Kejaksaan Negeri.

Ketua DPRD Pesawaran, Suprapto, mengapresiasi rencana aksi program pemberantasan korupsi dari aparat penegak hukum dalam rangka penguatan integritas bagi para pejabat dan anggota DPRD setempat, sehingga ke depan dapat terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

\”Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini dapat memberikan kita arahan tentang apa pencapaian-pencapaian, baik dari segi administrasi dan juga komitmen yang bisa kita terapkan dapat meningkatkan integritas anti korupsi kolusi dan nepotisme di Kabupaten Pesawaran,\” ujarnya pada kegiatan yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Pesawaran, Rabu (10/3).

\"\"

Sementara untuk materi dalam sosialisasi Undang-undang Tipikor tersebut diberikan oleh Kasat Reskrim Polres Pesawaran, AKP Eko Rendi Oktama, SH, Kanit Tipikor, Ipda Irfan Romadhon, S.Trk, Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pesawaran, Gita Arja Pratama, SH, dan Jaksa Fungsional, Bernadeta, SH.

Seperti halnya yang disampaikan oleh AKP Eko Rendi Oktama, bahwa modus operandi kasus korupsi yang sering digunakan diantaranya adalah kebijakan, perintah, disposisi bertentangan dengan aturan yang berlaku, mengatur sendiri atau mengubah aturan yang ada, mark up, lelang pengadaan barang dan jasa secara fiktif, pengurangan volume barang, membebankan kebutuhan pribadi kepada keuangan negara, memalsukan dokumen, seperti catatan keungan, buku dan bon-bon serta transaksi yang fiktif.

Baca Juga  Pemkab Lampung Tengah Gelar Festival Kopiah Emas, Pemilihan Muli-Mekhanai, dan Pesta Rakyat

\”Untuk itu, salah satu peran Polri berupaya mencegah agar tidak terjadi korupsi dengan melakukan sosialisasi dan tindak jika sudah terjadi agar tidak berkelanjutan juga menjalin kerja sama dengan badan pemeriksa keuangan atau pembangunan guna teliti tindak pidana korupsi yang terjadi,\” jelasnya.

Sementara itu, Gita Arja Pratama menyampaikan titik rawan terjadinya korupsi di Pemerintah Daerah diantaranya pengadaan barang dam jasa, proses perizinan, dan pembuatan dokumen atau surat keterangan, pengelolaan aset, pengelolaan penerimaan seperti pajak, retribusi dan denda serta penggunaan APBD seperti perjalanan dinas dan honor.

Baca Juga  DPRD Lamteng Gelar Paripurna Rancangan KUA-PPAS APBD 2019

Selain itu, menurutnya Tipikor dikategorikan apabila dalam prosedur pengadaan itu terdapat bantuan suap menyuap, terdapat pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, kemudian menerima gratifikasi yang berkaitan dengan kelancaran proses pengadaan dan perbuatan melawan hukum lain yang berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara.

\"\"

\”Namun perlu kita sampaikan juga bahwa koruptor bukan hanya pegawai pemerintah yang melakukan korupsi, namun juga masyatakat yang menyuap pegawai pemerintah. Dan proses penegakan hukum perlu berjalan dengan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat berhak turut melakukan pengawasan,\” pungkasnya. (ADV)

Berita Terkait

Tiyuh Daya Asri Realisasikan Dana Desa Anggaran 2023
Pemkab Lambar Gencarkan Administrasi Kependudukan “Disdukcapil Masuk Sekolah”
Daftar Calon Tetap DPRD Lampung Barat
BPSDMI Dorong Pendidikan Vokasi, SMK SMTI Balam: 86 Persen Lulusan Sudah Kerja
HUT LAMPUNG BARAT
Tiyuh Kibang Tri Jaya Perbaikan Badan Jalan Usaha Tani
Disdukcapil Penuhi Kebutuhan Data Kependudukan Melalui IKD di Smartphone
Tanggamus Expo Tahun 2023 Resmi Dibuka

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 17:49 WIB

Gubernur Lampung Resmikan RSH Kota Metro

Sabtu, 24 Februari 2024 - 16:49 WIB

Bangkit Haryo Utomo Buka Safari Dongeng Kota Metro

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:57 WIB

PKS Metro Antar Lima Anggotanya ke Kursi Legislatif

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:50 WIB

Wakil Walikota Metro Dukung Kelurahan Sesuai Kebutuhan

Minggu, 11 Februari 2024 - 12:52 WIB

Usai Salat Subuh, Walikota Metro Sapa Pasien RSUD Ahmad Yani

Jumat, 27 Oktober 2023 - 18:37 WIB

Presiden Tinjau Sarana Prasarana SMKN 3 Metro

Senin, 18 September 2023 - 22:50 WIB

UTD PMI Kota Metro Pastikan Stok Darah Cukup

Selasa, 22 Agustus 2023 - 22:58 WIB

Literasi Masuk Raperda Usul Inisiatif Kota Metro

Berita Terbaru

Lampung

Pemprov Lampung Bakal Tebar 525.000 Benih Ikan Endemik

Senin, 4 Mar 2024 - 16:02 WIB

Rayon PMII ketika mengabadikan momen disela-sela perhelatan RTAR. Foto: Kiriman WA Dimas.

Edukasi

PMII Rayon Pertanian Gelar RTAR

Senin, 4 Mar 2024 - 01:10 WIB

Pesawaran

Dendi Tinjau Kondisi Tanggul Jebol di Desa Bunut

Minggu, 3 Mar 2024 - 18:54 WIB