Bawaslu: Calon Boleh Iklan Kampanye di Media Online dan Sosial

Redaksi

Senin, 23 November 2020 - 22:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah saat menghadiri pelantikan Pengawas TPS Kecamatan Telukbetung Timur, Senin (16/11). Foto: Netizenku.com

Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah saat menghadiri pelantikan Pengawas TPS Kecamatan Telukbetung Timur, Senin (16/11). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung membolehkan pasangan calon Pilwakot Bandarlampung Tahun 2020 untuk beriklan di media sosial ataupun online.

Namun Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah mengingatkan pasangan calon harus memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (c) yang berbunyi larangan melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

\”Karena dalam pasal 187 ayat (2) ada unsur pidana pemilu yang berbunyi \’Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000,\” kata Candrawansah, Senin (23/11).

Baca Juga  Tekan Paham Radikalisme, Supriyanto Bumikan Pancasila Di Pringsewu

Selain itu, media Cetak, Elektronik baik Radio maupun TV iklan kampanyenya difasilitasi oleh KPU dan tidak boleh pasangan calon memasang iklan di media tersebut.

\”Bawaslu Kota Bandarlampung akan memelototi iklan paslon tersebut, baik yang difasilitasi oleh KPU (cetak, TV dan Radio) maupun yang dipasang sendiri oleh paslon (media online),\” ujar dia.

Baca Juga  KPU Bandarlampung Bagikan APK Senilai Rp660 Juta Lebih

Dan apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan terhadap dugaan pemasangan iklan yang tidak sesuai dengan UU 10 Tahun 2016 terutama pasal 69 tersebut, lanjut Candrawansah, bisa langsung datang ke kantor pengawas pemilu, baik Panwaslu Kecamatan maupun Bawaslu Bandarlampung.

\”Berikan informasi yang akurat agar Bawaslu dapat melakukan investasi terhadap informasi tersebut,\” tutup dia. (Josua)

Berita Terkait

PKB Lampung Resmi Dukung Rahmat Mirzani Djausal sebagai Calon Gubernur
Puadi Ingatkan Jajarannya Profesional Tangani Pelanggaran Pilkada 2024
6,5 Juta Masyarakat Lampung Telah Dicoklit
Besok Ratusan Mirzanial akan Deklarasi Dukung RMD
Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA
Ratusan Warga Antusias Ikuti Senam Sehat Iyay Mirza
BPM Bergerak Sosialisasikan RMD
Sapa RMD Bersinergi dengan Program Iyay Mirza untuk Menghidupkan UMKM dan Mengurangi Pengangguran

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 18:19 WIB

Pj Gubernur Lampung Ajak Generasi Muda Bangga Berbahasa Lampung

Rabu, 24 Juli 2024 - 17:59 WIB

Bahasa Lampung Terancam Punah, Pj Gubernur Lampung Paparkan Program Pelestariannya

Rabu, 24 Juli 2024 - 16:20 WIB

Fahrizal Darminto Dikukuhkan Kembali Sebagai Ketua Korpri Lampung

Rabu, 24 Juli 2024 - 12:09 WIB

Pj Gubernur Lampung Minta Restu Sjachroedin ZP untuk Lanjutkan Pembangunan Kota Baru

Selasa, 23 Juli 2024 - 16:30 WIB

1 Juta Lebih Anak Ditarget Imunisasi Polio

Selasa, 23 Juli 2024 - 15:25 WIB

Pandemi Covid-19 Turunkan Cakupan Imunisasi di Lampung

Selasa, 23 Juli 2024 - 14:51 WIB

FPSMI Lampung Dorong Digitalisasi Perpustakaan

Senin, 22 Juli 2024 - 12:39 WIB

Pemprov Lampung Komitmen Optimalkan Layanan Kesehatan

Berita Terbaru

Pesawaran

Rangkaian HUT Pesawaran ke-17, Masyarakat Bersholawat Bersama

Rabu, 24 Jul 2024 - 19:53 WIB

Pringsewu

Polsek Gadingrejo Tangkap Pelaku Penggelapan Uang Perusahaan

Rabu, 24 Jul 2024 - 19:40 WIB