Bandarlampung Zona Hijau Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik

Redaksi

Kamis, 30 Desember 2021 - 18:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, di ruang kerjanya. Foto: Netizenku.com

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, di ruang kerjanya. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung merilis hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

Ombudsman mengapresiasi 10 Kabupaten/Kota yang berhasil memperoleh zona hijau, yaitu Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Pringsewu, Bandarlampung, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah dan Pesawaran.

Sementara daerah yang belum mencapai zona hijau yaitu Kota Metro, Pesisir Barat, Tulangbawang Barat, Mesuji, Lampung Selatan, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung.

“Rabu (29/12) telah dilakukan penganugerahan kepada Pemerintah Daerah yang memperoleh zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi secara daring oleh Ombudsman RI,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf, Kamis (30/12).

Dia menjelaskan Ombudsman telah melakukan survei kepatuhan kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung terhadap Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik sejak Juni hingga September 2021.

Survei difokuskan pada 1.049 produk pelayanan yang terdiri dari produk Pelayanan Administratif Bidang Perizinan, Administrasi Kependudukan, Kesehatan dan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan pelayanan administratif pada instansi kepolisian dan Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung.

Baca Juga  Eva Dwiana Sampaikan Duka Cita Mendalam pada Keluarga Korban Hanyut

“Fokus penilaian survei terdapat pda standar pelayanan karena itulah yang menjadi tolak ukur untuk digunakan dalam penyelenggaran pelayanan publik agar masyarakat bisa memperoleh kepastian dalam pelayanan,” ujar dia.

Nur Rakhman menyampaikan bahwa hasil penilaian tersebut sebelumnya telah diinformasikan secara resmi kepada Kepala Daerah masing-masing.

“Kami sangat transparan terkait hasil penilaian. Setiap Pemda dapat mengakses hasil penilaian masing-masing dan dapat mengetahui secara langsung, produk/pelayanan apa saja yang masih belum memiliki ketersediaan standar pelayanan yang lengkap,” kata dia.

Baca Juga  Peringati HUT Bhayangkara ke-72, Danrem Sebut Indonesia Masuk 10 Negara Teraman

Ombudsman mengingatkan pemerintah daerah untuk menjadikan hasil penilaian kepatuhan  sebagai bahan evaluasi.

“Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Maka jika kita berbicara tentang pemenuhan ekspektasi masyarakat akan pelayanan publik, penuhi dulu standar pelayanan yang menjadi tolak ukur dasar dari penyelenggaraan pelayanan publik, baru bicara kualitas,” pungkas dia. (Josua)

Berita Terkait

PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran
2 Unit Tambahan Mobil Pemadam Isi Pos Labuhan Ratu dan Telukbetung Utara
Ditutup Sementara, Gudang Bungkil Way Laga Diminta Keluarkan CSR
Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Coffee Morning dengan Insan Pers
Dispora Bakal Lakukan Digitalisasi Gelora Siger Way Halim
Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 
Gelora Siger Way Halim Ditarget Rampung Oktober
Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:04 WIB

Tantangan dan Kendala Penanganan TBC di Lampung

Jumat, 14 Juni 2024 - 14:07 WIB

IKM Lampung Didorong Kantongi Sertifikat TKDN-IK

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:45 WIB

PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:18 WIB

Program Vokasi Tingkatkan Kualitas Lulusan SMK di Lampung

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:15 WIB

Diskeswan Tingkatkan Upaya Pencegahan Penyakit Zoonosis pada Hewan Kurban

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:12 WIB

PPPA Himbau Masyarakat Berani Lapor Ketika Menjadi Korban Kekerasan

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:06 WIB

Pemprov Bakal Evaluasi PRL 2024

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:05 WIB

PLH Gubernur Lampung Pimpin Rapat Perdana, Tekankan Keberlanjutan Program Kerja

Berita Terbaru